Perlunya PEMDA Menjalin Hubungan Paradiplomasi

0
190
Sumber foto: youth-time.eu

Dari sekian banyak kota dan kabupaten di Indonesia, mayoritas stigma yang sudah mendarah daging dalam menjalankan Pemerintah Daerah adalah kedudukan pemerintah daerah yang hanya sebagai panjang tangan dari kebijakan yang di buat pemerintah pusat, pemerintah daerah lebih terpaku menunggu giliran dari pemerintah pusat. Jarang sekali bukan berarti tidak ada ya, masih sedikit daerah yang melakukan inisiasi untuk membangun daerahnya secara mandiri.

Padahal bertindak secara mandiri bukan berarti tidak memberi konstribusi pada negara lho, justru yang terjadi malah sebaliknya. Coba hitung berapa jumlah kota atau kabupaten yang ada di Indonesia? jumlahnya lebih dari 1000 bukan, jika tiap daerah hanya menunggu kebijakan dari pemerintah pusat, berapa lama pembangunan di Indonesia akan terjadi secara merata? Bisa jadi membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun bahkan lebih, tentu hal tersebut akan menghambat pembangunan nasional

Lantas bagaimana solusinya? Apa yang Pemda harus lakukan? Dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 2 disebutkan bahwasanya pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya, kecuali pada UU menyebutkan jika urusan tersebut harus diselesaikan oleh pemerintah pusat.

UU tersebut semakin diperkuat denga UU nomer 42 ayat 1 point g yang menyatakan bahwa “DPRD mempunyai tugas dan wewenang memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah”, konteks kerjasama internasional yang dimaksud pada pasal tersebut adalah kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pihak luar negri dalam wujud kerjasama kabupaten/kota kembar (sister city), kerjasama penerusan pinjaman/hibah, kerjasama penyertaan modal dan kerjasama lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan hubungan paradiplomasi. Apa itu paradiplomasi? Mungkin sebagian orang masih awam dengan istilah tersebut, jadi paradiplomasi itu sendiri terdiri dari dua kata yaitu parallel dan diplomasi. Maksudnya kerjasama luar negri yang dilakukan antara aktor sub-state, gampangnya hubungan luar negri yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain di luar negri.

Lho kok bisa? Tentu bisa dung, seperti yang telah disebutkan pada UU diatas bahwasanya setiap pemerintah daerah berhak untuk mengurus daerahnya masing-masing selama jenis hubungan kerjasama yang dilakukan tidak bertentangan dengan UU. Meskipun praktek paradiplomasi adalah pembangunan daerah yang dilakukan secara mandiri, pemerintah pusat masih memiliki konstribusi dalam kegiatan tersebut. Kenapa demikian? Ya karena negara Indonesia merupakan negara kesatuan, setiap gerakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih dibawah pengawasan pemerintah pusat, jadi yang dimaksud mandiri disini bukan full lepas dengan pemerintah pusat tapi masih ada campur tangan pemerintah pusat.

Seperti kita tahu, pemerintah daerah merupakan aktor utama yang terjun langsung di daerahnya sehingga secara jelasnya pemerintah daerah lebih tau kondisi daerahnya, potensi apa saja yang dimiliki dan masalah mana yang harus dijadikan prioritas. Apakah kerjasama hanya berorientasi pada bidang ekonomi? Tentu tidak ya, seperti melakukan kerjasama pada umumnya praktek paradiplomasi ini cakupannya luas, bisa dalam bidang pendidikan, kebudayaan, lingkungan ataupun sosial selama itu bukan bekerjasama dalam hal militer dan politik, hubungan paradiplomasi akan bisa berlanjut kok. Bagaimana dengan kedaulatan negara, apakah akan terancam?

Sekali lagi ya dijelaskan, sesuai dengan UU yang tertera diatas, selama kerjasama yang dilakukan tidak bertentangan dengan UU itu syah dilakukan, toh sebelum melakukan taken MoU, akan ditinjau ulang dari kementerian dalam negri, kementerian luar negri hingga pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan kerjasama yang dilakukan, jadi jika sudah sampai tahap MoU itu berarti sudah aman ya.

Jadi perlunya pemda untuk berinisiasi melakukan pembangunan mandiri adalah agar pembangunan daerah bisa terjadi secara merata, dunia ini luas pemda tidak boleh hanya memfokuskan pemerintahannya hanya pada sektor domestik, jika pemerintah daerah terus mengabaikan sektor luar negri daerah akan sulit untuk berkembang, karena di era sekarang yang sudah terpengaruhi sistem globalisasi sistem kapitalislah yang diterapkan bukan lagi sistem sosialis, dan dalam sistem kapitalis mereka yang memiliki daya sainglah yang bisa bertahan.

Resti Fentika Fitria Sari

Mahasiswi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here