Mahasiswa Warnai Aksi Tolak Omnibus Law

0
63
Sumber ilustrasi : pikiran-rakyat.com

Beragam peristiwa yang terjadi sejak reformasi merupakan gejala dan fakta sosial yang mewarnai kehidupan berpolitik di Indonesia. Reformasi di Indonesia mempengaruhi berbagai bidang kehidupan, baik kehidupan berbangsa, bernegara maupun kehidupan manusia sebagai individu, warga negara, maupun warga masyarakat. Berbagai peristiwa politik menghebohkan tanah air sepanjang tahun 2018 hingga penghujung 2020 ini. Pasalnya, pada tahun 2018 lalu menjadi tahun yang penting dalam dunia politik Indonesia yang membuat gaduh publik. Banyak istilah bermunculan, beragam peristiwa yang tak terduga marak terjadi, bahkan saling menyindir melalui berbagai media sosial, seperti Twitter, Facebook, dan lainnya. Tidak sedikit dari peristiwa tersebut yang membuat geger publik, hingga menimbulkan berbagai opini pro dan kontra di masyarakat terkait peristiwa politik Indonesia.

Setelah dua dekade, kini ‘reformasi dikorupsi’ kembali disuarakan oleh rakyat dan mahasiswa, masyarakat sipil hingga pelajar Indonesia lainnya. Salah satu yang menjadi tuntutan bagi para mahasiswa adalah hasil revisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dinilai dibuat semena-mena oleh pemerintah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tanpa memperhatikan kepentingan rakyat.  Hal ini menyebabkan terjadinya aksi demo dari beberapa kampus di Indonesia, misalnya Universitas Gajah Mada, Universitas Trisakti, mahasiswa Surabaya, Riau, dan mahasiswa dari berbagai daerah hingga para pelajar lainnya. Aksi demo yang berlangsung pada pertengahan September-Oktober 2019 lalu oleh beberapa mahasiswa berlanjut di gedung DPRRI Jakarta yang memicu terjadinya konflik antara mahasiswa dengan aparat hukum hingga berujung pada kekerasan. Aksi ini merupakan salah satu bentuk dari keresahan mahasiswa terhadap Revisi Undang-Undang (RUU). Keresahan ini berawal dari revisi pasal-pasal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang seakan-akan dilemahkan fungsi dan tugasnya oleh pemerintah dan kemunduran KPK dalam menangani kasus korupsi yang semakin meluas di negara Indonesia.

Tindak pidana korupsi adalah kejahatan besar terhadap negeri ini yang harus kita cegah dan ditanggulangi bersama. Melaporkan tindak pidana korupsi dan mengawal keberlangsungan bernegara tanpa korupsi adalah tanggung jawab kita bersama. KPK  adalah lembaga independen yang memiliki otoritas tinggi dalam menjalankan tugas dan kebijakan lainnya. Pada dasarnya, pimpinan KPK terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat sehingga sistem pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja KPK dalam melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi tetap melekat pada KPK (Tari, 2013).

Berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, maka persyaratan untuk diangkat menjadi anggota KPK, selain dilakukan secara transparan dan melibatkan keikutsertaan masyarakat, juga harus memenuhi persyaratan administratif dan harus melalui uji kelayakan (fit and proper test) yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI), yang kemudian dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia (Kolip, 2016).

Anomali-anomali inilah yang memicu terjadinya permasalahan yang berujung pada aksi rakyat dan mahasiswa Indonesia tolak revisi UU. Hal ini dapat dilihat mulai dari proses pemilihan calon pemimpin yang diduga adalah orang yang bermasalah, revisi undang-undang KPK yang dinilai banyak melemahkan fungsi-fungsi dan pasal KPK, serta dianggap tidak sesuai dengan janji presiden yang ingin menguatkan tugas dan fungsi KPK. Sehingga mahasiswa dan rakyat sipil lainnya menilai bahwa revisi RKUHP dan UU lainnya sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia.

Di masa pandemi Covid-19 ini, rakyat dan mahasiswa kembali tolak Omnibus Law. Pasalnya, rakyat sedang mati-matian menghadapi pandemi. Namun, pemerintah malah fokus menyelesaikan revisi UU atau Omnibus Law. Revisi undang-undang atau yang akrab disebut dengan ‘Omnibus Law’ kian marak diperbincangkan di kalangan masyarakat dan akademisi terkait persoalan UU Cipta Kerja yang dinilai tidak adil dan merugikan beberapa pihak. Pemerintah Indonesia sedang merancang omnibus law dengan harapan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara nasional. Namun, Omnibus Law ini bertolak belakang antara kebijakan pemerintah dengn keinginan rakyat di masa pandemi Covid-19 ini. Hal inilah yang memicu terjadinya konflik hingga demonstrasi oleh beberapa buruh, mahasiswa Trisakti dan lainnya di masa pandemi ini yang secara terang-terangan menolak kebijakan pemerintah terhadap Omnibus Law.

Omnibus Law ini merupakan penyederhanaan ribuan UU yang akan disatukan di dalam Omnibus Law. Konsep dasar dari Omnibus Law ini adalah upaya pembuatan regulasi terhadap isu-isu besar yang nantinya memungkinkan dilakukannya pencabutan maupun revisi beberapa UU sekaligus. Adapun yang melatar belakangi pemerintah dalam pembuatan Omnibus Law ini adalah melihat banyaknya terjadi konflik kebijakan dan wewenang yang terjadi di antara lembaga lainnya terkait regulasi yang telah ditetapkan pemerintah selama ini. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengharapkan mampu menyederhanakan serta menyeragamkan regulasi tersebut secara cepat melalui Omnibus Law.

Munculnya berbagai gejala sosial termasuk gejala politik dalam hubungan antar kehidupan bermasyarakat, perlu adanya pemahaman terhadap literasi-literasi sosiologi politik yang membahas mengenai berbagai cara dan pendekatan resolusi konflik yang terjadi dalam dunia politik. Literasi dan pengetahuan ini tidak semerta-merta mengeksplorasi fakta dan gejala sosial. Namun, justru pengetahuan dan literasi ini diharapkan mampu berperan aktif serta memberikan dampak positif yang signifikan bagi kehidupan sosial dan sistem politik Indonesia yang lebih baik di mata dunia.

Siti Mupida

mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here