Pandemi dan Bansos Bagi Mahasiswa Malra

0
168
Sumber foto: pixabay dotcom

Pandemi Covid-19 sudah selayaknya di tetapkan sebagai bencana kemanusiaan, baik dalam aras global maupun lokal. Betapa tidak, wabah yang awalnya muncul di suatu lokalitas – tepatnya di Wuhan, Cina – dalam waktu yang sangat cepat menjalar ke ratusan negara dengan pelbagai macam implikasi yang tak terpikirkan sebelumnya.

Dalam konteks Indonesia, kurang dari dua bulan sejak kasus pertama secara resmi di umumkan pemerintah telah menjalar ke seluruh provinsi di mana korban yang positif tercatat menembus angka ribuan dan korban meninggal serta sembuh tercatat ada ratusan.

Di Maluku, khususnya Maluku Tenggara, semisal, kendati bukan termasuk daerah rawan Covid-19 dan belum ditemukannya korban meninggal akibat wabah tersebut. Namun, implikasi sosial ekonomi dari pandemi ini makin terasa. Lebih-lebih sekarang ini pemerintah pusat telah menerbitkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang secara otomatis potensial merongrong perekonomian masyarakat menengah ke bawa, khususnya yang menggantungkan hidup di sektor informal.

Pemkab Maluku Tenggara dan Pemkot Tual beberapa waktu lalu telah mengambil keputusan yang cukup tegas, yakni menutup sementara waktu akses keluar masuk via transportasi laut. Kendati belum diberlakukan PSBB, namun langkah itu oleh berbagai kalangan suda tepat. Hanya saja persoalan krusialnya adalah bagaimana dengan kebijakan insentif dalam rangka menopang perekonomian masyarakat yang mulai terkena imbas pandemi?

Menilik berbagai informasi yang tersebar di media massa. Tampak bila Pemkab Malra telah berupaya mengeluarkan bantuan sosial langsung kepada masyarakat setempat. Suatu langkah yang patut di apresiasi. Hanya saja yang jadi persoalan di sini adalah bagaimana dengan bansos untuk pelajar mahasiswa yang sekarang ini menempuh studi baik itu di wilayah Maluku maupun di luar Maluku seperti Malang, Surabaya, Jakarta dan sebagainya. Hal ini yang patut dipikirkan dengan cemat, tanpa diskriminasi apalagi hitung-hitungan soal untung-rugi.

Sebagian pelajar mahasiswa yang sekarang ini menempuh studi di perantauan, sebagian besar, sangat bergantung pada biaya orang tua. Tentu ini kondisi ini bagi mereka sangat berat dan karenanya penting untuk di perhatikan. Apalagi kalau melihat mayoritas dari pelajar mahasiswa Malra, orang tua mereka bekerja sebagai petani dan nelayan (di samping PNS), maka suda sepatutnya bantuan sosial dari pemda harus sesegera mungkin diberikan.

Setidaknya ada dua hal mendasar yang bisa dijadikan sebagai rasionalisasi pemda untuk memberikan bantuan. Pertama, terganggunya perekonomian masyarakat, sebagaimana telah diulas singkat sebelumnya. Kedua, kendala prosedur-administrasi sistem bansos oleh pemerintah di daerah studi.

Untuk yang pertama, kita tahu bahwa mayoritas penduduk Malra, baik di Kei Besar maupun Kei Kecil, masih bekerja di sektor pertanian dan kelautan. Di tengah lesunya kondisi ekonomi nasional yang turut berdampak pada lesunya daya beli masyarakat, tentu, pemasukan dari petani dan nelayan tak sebaik sebelum adanya pandemi.

Dalam ekonomi ketika ada problem yang dapat memicu instabilitas dan/atau stagnasi ekonomi, maka orang akan cenderung menahan atau mengurangi biaya konsumsi. Maka kehadiran pemda sebagai representasi negara dan pemegang mandat konstitusional wajib untuk hadir melindungi dan membantu para pelajar mahasiswa di tempat studi. Apalagi mereka yang ada di pula Jawa yang notabene masuk dalam wilayah rawan covid-19 semakin kesulitan.

Yang kedua, presiden Jokowi sendiri sudah menginstruksikan pada kementerian dan pemda untuk merealokasi anggaran untuk menangani pandemi dan menyelamatkan ekonomi rakyat. Kalau dicermati, instruksi itu memang suda dilaksanakan oleh pihak terkait. Hanya saja dalam proses implementasi, khususnya terkait bansos, prosesnya tak semuda yang diperkirakan. Ada problem prosedur administratif yang mesti lewati agar bisa mendapat bansos.

Bagi Mahasiswa Malra yang ada di Malang Raya, semisal, dapat dipastikan tak bisa mendapat bansos sebagaimana mestinya karena KTP dan KK sebagai prasyarat utama harus berstatus sebagai penduduk di daerah tersebut. Tentu saja, kalau kita bertanya pada mahasiswa di Malang, sebagian dari mereka hanya beberapa saja mendapat bansos. Itupun bersifat parsial. Oleh sebab itu persoalan ini harus jadi perhatian oleh pemda.

Sebagai penutup, sekiranya opini ini bisa menjadi perhatian dan dipertimbangkan dalam kebijakan pemda. Inilah momentum bagi pemda tuk membangun sinergi dengan kami, pelajar mahasiswa, selaku generasi penerus yang sedikit banyak dapat membantu mengawal dan mendorong agenda pembangunan Malra ke arah yang lebih baik. Namun kalau pemda mengabaikan hal ini, bukan tidak mungkin bila nantinya akan muncul protes massa. Dan dengan demikian pemda kehilangan momentum untuk agenda pembangunan jangka panjang.

Ardi Paul. S. Wenehen

Mahasiswa Hukum Universitas Merdeka Malang

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here