Smart City Tanpa Korupsi

0
372

Program Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam menginisiasi “Gerakan Menuju 100 Smart City” di berbagai wilayah di Indonesia patut diapresiasi. Kecanggihan teknologi diimplementasikan sebagai peluang dalam meningkatkan pelayanan publik dari berbagai segi kehidupan, mulai dari alokasi sumber daya daerah, transparansi dan partisipasi publik, transaksi non tunai, manajemen limbah, transportasi publik, pengurangan polusi dan emisi gas buang, keamanan, data dan informasi.

Program smart city atau kota cerdas ini juga didukung oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kantor Staf Kepresidenan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), serta Kemenko Perekonomian sejak tahun 2017.

Cukup bangga ketika beberapa kota besar terbukti sukses sebagai smart city seperti Jakarta, Bandung, Makasar, Surabaya, Semarang, Yogyakarta dan Denpasar. Smart city  didukung oleh faktor lain seperti smart economy, smart governance, smart mobility, smart environment, dan smart living. Berkat kesuksesan tersebut, kota-kota lain juga didorong untuk meniru dan menerapkannya guna menjawab tantangan zaman.

Merujuk data Citiasia Center for Smart Nation, total nilai investasi pengembangan smart city di seluruh Indonesia menyentuh angka yang cukup besar yakni US$400 miliar (sekitar Rp5,4 triliun). Tahun ini, Menteri Kominfo Jhonny sudah merealisasikan sebanyak 1.500 BTS dari 5.000 BTS yang ditargetkan. Rencananya, akan ditambah sebanyak 3.447 BTS pada 2020 mendatang.

Penggunaan anggaran dalam pembangunan smart city tentu sangat rawan praktik korupsi. Apalagi rekam jejak para koruptor masih gentayangan, kebal hukum dan tetap eksis di barisan terdepan oleh sokongan pendukung fanatik garis keras. Berbagai dalih sebagai tameng menjadi jurus andalan menampik perilaku korup. Untuk tidak lupa, tapak tilas Anies dengan lem Aica Aibonnya, satu dari sekian bukti nyata praktik penyusunan bujet serampangan demi merampok uang rakyat.

Lantas, jika Jakarta sebagai ibu kota negara dan smart city percontohan masih marak praktik korupsi, apakah harus pesimis terhadap realisasinya di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal)?

Sebagai upaya pencegahan, perlu dirancang skema pembiayaan terencana sesuai keadaan di lapangan bagi setiap wilayah yang ditargetkan menjadi smart city. Transparansi perkembangan pembangunan juga wajib dilaporkan secara berkala kepada publik sebagai mekanisme kontrol.

Di samping itu, perlu regulasi sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara lembaga pemerintah yang satu dengan yang lainnya. Langkah yang terakhir ialah memperhatikan sisi masyarakatnya dengan memperkuat pengetahuan dan kemampuan masyarakat melalui program literasi. Dengan demikian, program ini dikatakan efektif karena hasilnya bisa dinikmati masyarakat.  

Penulis: Arta Elisabeth Purba, mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Pascasarjana UAJY.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here