Masifnya Penyalahgunaan Data Pribadi

0
301
Ilustrasi

Belakangan ini isu pencurian data pribadi semakin marak terjadi tak terkecuali di Indonesia. Sementara kita masih harus menunggu pembahasan Rancangan Undang-undang yang mengaturnya.

Perdebatan di kongres Amerika antara anggota kongres Ocasio-Cortez dan Pemimpin Eksekutif sekaligus pendiri Facebook Mark Zuckerberg tengah menjadi sorotan. Pasalnya perusahaan media sosial diduga terlibat dalam penyebaran iklan politik berbau propaganda pada pemilihan presiden Amerika Serikat 2016. Propaganda tersebut menghasilkan konten hoax dan menguntungkan pihak Donald Trump sebagai presiden terpilih.

Berdasarkan film dokumenter berjudul ‘The Great Hack’ dan ‘Brexit’ yang dirilis penyedia layanan media streaming digital, Netflix, perusahaan Cambridge Analytica (CA) diduga membantu kampanye Presiden terpilih Donald Trump di Amerika Serikat dan juga Brexit. CA merupakan perusahaan konsultan politik asal Inggris yang memanfaatkan data pribadi dan informasi pribadi melalui pengguna akun Facebook.

Data pribadi yang diolah tersebut menjadi dasar mereka untuk menggerakkan atau menyetir dan mempengaruhi para pemilihan Presiden  di AS dan pemilih di Inggris dalam  Brexit. Skandal CA ini menyorot dan mempertanyakan kredibilitas Facebook sebagai perusahaan media sosial terbesar dalam hal menjaga kerahasiaan data pengguna.

Kasus ini  menjadi pertanyaan kita sebagai pengguna media sosial yang sering kali bersentuhan dan mengakses Facebook. Sebagai perusahaan yang sudah lama berdiri, Facebook bisa dibilang gagal menjaga data privasi penggunanya. Atau  sengaja membiarkan data privasi penggunanya bisa diakses oleh perusahaan apapun yang mampu membayar data pengguna yang besar,  dengan tujuan pemasukan ekonomi bagi perusahaan. Hal ini bisa dihalalkan oleh  Facebook,  mengingat mata uang media didasarkan pada advertising.

Tahun 2016 Facebook  diduga mengizinkan peredaran konten-konten politik bernada hoax dan konten propagandaberlalu-lalang lewat pemanfaatan data pengguna yang diperjual belikan. Ini menciptakan polarisasi di antara penggunanya. Ketika polarisasi itu semakin kuat maka akan berbahaya bagi pengguna media sosial karena akan dengan mudah disasar berita bohong dan iklan tertentu.

Pada kasus Facebook, data pengguna yang dimanfaatkan ialah informasi tentang teman, status hubungan, dan foto (cnnindonesia.com). Sebanyak 87 juta data pengguna Facebook dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye pemilihan umum Presiden AS Donald Trump. Informasi data yang digunakan mencakup ranah sifat personal seseorang seperti orientasi seksual, etnis, religi dan lainnya.

Bagaimana jika hal ini terjadi dan akan terjadi di Indonesia karena Facebook merupakan media sosial paling populer. Dilansir We Are Social dan Hootsuitejumlah pengguna Facebook di Indonesia sebesar 150 juta. Meskipun diterpa isu keamanan, Facebook menjadi platform yang digemari dan popular sehingga menduduki peringkat ketiga sebagai negara dengan pengguna sekaligus target audiens iklan terbesar.

Kasus di Indonesia

Mundur ke setahun belakangan, isu penyalahgunaan data pribadi semakin masif terjadi. Isu jual beli data e-KTP dan Kartu Keluarga (KK) di media sosial sempat ramai diperbincangkan seperti diungkapkan oleh Samuel Christian. Penyebaran dan transaksi data kependudukan secara ilegal tersebut secara terang-terangan beredar di Facebook yang terlihat dalam tangkapan layar.

Menurut penelusurannya, ada oknum yang menjual data NIK e-KTP dan KK Rp 5.000 per nama. Data yang mencakup informasi lengkap nama, alamat, tanggal lahir, nomor induk tersebut menjadikan bebas berlalu lalang di internet. Akibatnya, peluang penyalahgunaan dan penipuan juga akan semakin masif terjadi dan menimpa warga.

Semakin besar penyalahgunaan dan penipuan itu terjadi, seiring dengan masifnya metode penggunaan transaksi online yang sedang dikampanyekan perusahaan-perusahaan ojek online dan aplikasi pembayaran digital. Metode pembayaran digital ini sedang digandrungi masyarakat karena dianggap mudah dan memiliki sifat fleksibel. Apalagi adanya fitur baru bernama pay later sejenis kartu kredit di mana pengguna bisa bertransaksi online kapan pun dan pembayarannya cukup sekali di akhir bulan.

Aplikasi yang mengizinkan fitur bernama pay later di antaranya Gojek, Tokopedia, Traveloka, dan aplikasi sejenis lainnya.

Fitur ini seakan menjadi peluang  penipuan. Lewat tangkapan layar dari salah satu warganet, transaksi penjualan data e-KTP dan KK dilakukan untuk digunakan keperluan fitur pay later tersebut dengan menggunakan data kependudukan orang lain untuk proses jaminan dan verifikasi. Akibatnya,  pengguna gawai atau warga akan mengalami tagihan tiba-tiba tanpa  pernah mengetahui dan bertransaksi.  Penggunaan data kependudukan ini  memudahkan orang lain menciptakan identitas baru untuk melakukan pemalsuan dan penipuan yang lebih luas lagi.

Pelanggaran data privasi lainnya juga sering dilakukan oleh oknum driver ojek online yang dengan mudah mendapatkan dan menyebarkan nomor pelanggan atau penumpang. Pelanggan ojek online pun sering ‘diteror’ berupa pesan singkat dan telepon.

Kasus lainnya ialah driver ojek online yang menjadikan nomor telepon penumpangnya sebagai jaminan tagihan kartu kreditnya. Ketika driver  tersebut tidak mampu membayar tagihan kreditnya, penumpang tersebut menjadi sasaran telepon bernada ancaman penagih.

Permasalahan ini seharusnya mendapat perhatian tegas dari Menkominfo dan perusahaan teknologi ojek online juga platform jual beli online. Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,  Pasal 26 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan diatur dalam Pasal 32 Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Jika bertanya pada diri sendiri, seberapa sering kita  pengguna smartphone mendapatkan pesan asing mengarah ke  penipuan? Penawaran pinjaman uang, kejutan memenangkan undian dari bank, dan penawaran spesial dari resto tertentu, serta pesan penipuan berantai lainnya?

Bagi pengguna gawai, hal ini merugikan karena begitu mudahnya nomor pribadi kita tersebar kepada orang/lembaga tersebut. Cara yang biasa dilakukan  ialah mengabaikannya.

Namun bagi pengguna yang baru berinteraksi dengan gadget kemungkinan mudah percaya ketika menerima pesan tersebut, seperti dialami  warga Ngancar, Kabupaten Kediri. Korban mengalami  penipuan lewat pesan singkat dengan mengirimkan kode pengaman internet banking ke nomor penipu.

Bagaimana penanganannya?

Melihat kasus demi kasus penyalahgunaan data pribadi kita pun was-was dan bertanya-tanya bagaimana kesigapan pemerintah dan tanggung jawab perusahaan yang memiliki data kita? Apalagi ketika kini sedang demam teknologi, semua  diarahkan untuk didigitalisasikan yang ujungnya akan mengarah pada big data dan mencakup data pribadi.

Saat ini RUU Perlindungan Data Pribadi masih dalam proses penggodogan  pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Namun masih tertunda karena RUU Pelindungan Data Pribadi dikembalikan atas permintaan Kemendagri dan Kejaksaan Agung.

Sebelumnya Indonesia memiliki kekosongan hukum yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku pencurian data pribadi.  Undang-Undang yang ada masih lemah karena pengaturan perlindungan data pribadi belum komprehensif.

Selain itu, transformasi digital  berkembang sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir tidak dibarengi  kemampuan dan kesadaran penggunaan data pribadi. Rendahnya kesadaran tersebut memerlukan tindakan berupa sosialisasi kepada konsumen oleh perusahaan dan pemerintah untuk menjaga dan melindungi data pribadi warga.

Narasi darurat perlindungan pribadi dan bagaimana kita memberikan akses data pribadi harus terus digalakkan dan dinaikkan dalam ruang-ruang diskusi informal, di kampus dan di masyarakat. Sejauh ini hanya film ‘The Great Hack’ dan ‘Brexit’ yang dirilis Netflix  mampu masuk ke ruang diskusi.

Penulis : Kezya Yunsi Tamba, mahasiswi Magister Ilmu Komunikasi, Pascasarjana UAJY.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here