Perkades Anti Politik Uang Jadi Cara Desa Sardonoharjo Didik Masyarakat yang Berintegritas

0
479
Sekretaris Desa Sardonoharjo, Ahmad Budi Setiawan saat ditemui oleh wartawan Swarakampus.com di ruangannya di Kantor Desa Sardonoharjo, Kamis (21/3/2019)

Desa Sardonoharjo telah memberikan contoh positif dengan membuat Perkades Anti Politik Uang. Hal ini bertujuan untuk mendidik masyarakat dalam menjaga kesucian pesta demokrasi.

Sekretaris Desa Sardonoharjo, Ahmad Budi Setiawan mengatakan bahwa Perkades Anti Politik Uang bermula dari laporan masyarakat Sardonoharjo yang pernah diberikan amplop untuk memilih salah satu calon tetapi menolak.

Bagi Wawan, permasalahan ini sebenarnya adalah ranah Bawaslu dan KPU, tetapi karena ini berhubungan dengan masyarakat dan kemudian tidak mendidik masyarakat, oleh sebab itu Desa Sardonoharjo membuat musyawarah agar kejadian ini tidak terulang lagi.

“Ini kan sebenarnya masuk dalam ranah Bawaslu dan KPU tetapi karena ini berhubungan dengan masyarakat dan tindakan seperti ini sangat tidak mendidik masyarakat yang berintegritas, maka kami membuat musyawarah kecil agar kejadian ini tidak terulang lagi, yakni dengan membuat Perkades Anti Politik Uang” kata Ahmad Budi Setiawan saat  di Kantor Desa Sardonoharjo, Kamis (21/3/2019)

Wawan menekankan bahwa tujuan utama dihadirkannya Perkades Antipolitik Uang tidak hanya untuk menghadapi tahun pemilu tetapi juga yang berkapasitas yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan demokrasi pada masa mendatang.

“Perkades ini bukan hanya dibuat untuk menghadapi tahun pemilu pada 17 April mendatang tetapi juga yang berhubungan dengan pemilihan RT, pemilihan RW, Dukuh sampai Kepala,” katanya.

Secara umum, Perkades berisi larangan untuk menciderai kesucian pesta demokrasi dengan cara yang tidak bermoral, salah satunya politik uang, baik bagi yang mencoba memberi maupun bagi yang coba menerima.

Perkades turut menerangkan beragam kedok politik uang mulai dari bantuan bantuan barang bersama seperti tempat ibadah, jalan dan selokan, hadiah, pelayanan kesehatan serta pendidikan tentang perbedaan politik uang dan biaya politik.

Perkades mendorong masyarakat yang menemukan indikasi politik uang melapor ke pengawas pemilu tingkat desa, kecamatan atau kabupaten.

Bagi wawan adanya politik uang membuat masyarakat dibudayakan suatu hal yang tidak baik, dibodohi dan dipaksa untuk memilih seseorang yang tidak sesuai dengan hati nurani.

Lebih baik, lanjut wawan para kandidat berperang pada suatu program, visi-misi yang berjuang pada kegiatan-kegiatan pemerintahan yang bersentuhan dengan masyarakat secara langsung

Menurut Wawan hal itu lebih postif dibandingan dengan politik uang.

Tidak hanya tentang itu, Sekretaris Desa Sardonoharjo ini juga berharap agar Bawaslu Pusat bisa memberi kewenangan kepada Desa untuk membuat acara yang memungkinkan para kandidat dapat beradu argumen secara terbuka.

“Adanya debat terbuka dapat memberikan obat bagi masyarakat, dimana dalam satu sisi masyarakat menolak politik uang tetapi disisi lain masyarakat bisa memilih dan menilai siapa orang yang tepat menjadi pemimpinnya. Dengan begitu masyarakat akan puas” katanya.

Salah satu warga Sardonoharjo, Ahmad Supardi mengaku senang dengan adanya Perkades ini, baginya hal ini dapat meminimalisir kecurangan pemilu serta menjadi ajang yang tepat untuk memunculkan pemimpin yang berkualitas dan peduli pada rakyat.

“Senang karena bisa jadi contoh bagi desa lain dan hal ini dapat menjadi langkah awal dalam meminimalisir kecurangan pemilu serta menjadi ajang yang tepat untuk memunculkan pemimpin yang berkualitas dan peduli pada rakyat” katanya.

Reporter: Rian Antony

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here