400 Kampus Siap Laksanakan Kuliah Online

0
663
Sumber foto: Pexels

Pemerintah akan mendampingi 400 perguruan tinggi untuk bisa menjalankan kuliah online (daring). Kemenristekdikti menilai kuliah daring bisa meningkatkan jumlah mahasiswa.

Sesuai rencananya, Menristekdikti Mohammad Nasir menargetkan ada 400 perguruan tinggi baik yang berstatus negeri dan swasta akan mulai menjalankan kuliah daring. Seleksi perguruan tingginya akan dilakukan berdasarkan kesiapan infrastrukturnya.

Foto: Istimewa

Dia menganggap penting adanya kuliah online sebab dengan teknologi maka satu dosen bisa mengajar seribu mahasiswa sehingga Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi yang saat ini baru 35 % bisa naik, seperti dilansir tribunnews.com (7/3).

“Saya ingin kembangkan lebih banyak perguruan tinggi yang besar-besar bisa lakukan kuliah daring. Target kami di 2018 ini akan dampingi 400 perguruan tinggi untuk kuliah daring,” katanya pada acara Kopertis Wilayah XII Maluku dan Maluku Utara di Jakarta.

Nasir menyampaikan, untuk dasar hukum peningkatan kuliah daring ini Kemenristekdikti akan segera menyiapkan regulasinya. Nantinya Menristekdikti akan mengesahkan bahwa kuliah yang saat ini tatap muka boleh menjadi kuliah daring dengan persentase 50 %. Dia mengungkapkan, ini adalah regulasi baru yang sebelumnya tidak pernah ada.

Bagi perguruan tinggi yang mau melaksanakan kuliah daring harus bekerjasama dulu dengan kampus yang sudah berpengalaman menjalankan kuliah pendidikan jarak jauh ini, antaranya Universitas Terbuka, Universitas Bina Nusantara, Politehnik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) dan Universitas Amikom Yogyakarta.

Guru Besar Akuntansi Undip ini menjelaskan, pemerintah tidak akan membatasi perguruan tinggi yang mau menjalankan kuliah daring dari status akreditasinya. Kemenristekdikti akan mengeluarkan sertifikat bagi mata kuliah yang akan didaringkan.

Menurutnya lagi, persiapan pertama ialah infrastruktur sebab kuliah daring memerlukan internet. Selain itu perlunya kerjasama dengan kampus yang sudah menggunakan daring ialah agar nilai mata kuliah dengan sistem transfer kreditnya diakui.

Nasir menjelaskan, bagi perguruan tinggi yang berada di wilayah Maluku dan Maluku Utara sangat ideal jika menerapkan kuliah daring. Selain karena jumlah dosen yang terbatas wilayah yang terdiri dari kepulauan sangat tidak menunjang jika bertumpu pada kuliah tatap muka.

Maka dari itu dia meminta agar Kopertis wilayah XII bisa bekerjasama dengan kampus yang sudah menjalankan kuliah daring. “Supaya proses pembelajaran bisa makin baik dan menjangkau lebih luas lagi,” katanya.

Dia menyampaikan, sistem kuliah daring baru tidak lagi menggunakan tutor. Sebab sudah ada modul lengkap yang berisi petunjuk sistem perkuliahan, cara latihan soal, cara pemecahan kasus jika terjadi masalah, sistem laboratorium hingga output dari perkuliahan. Jika nanti ada pertanyaan pun, katanya, bisa dilakukan secara online.

Foto: Istimewa

Anggota Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia (FRI) Asep Saifuddin menyambut baik rencana pemerintah untuk mengembangkan kuliah daring. Sebab kuliah daring akan meningkatkan APK.  “Melalui sistem pembelajaran hybrid learning itu akan bisa meningkatkan kontribusi pada jumlah APK mahasiswa Indonesia dan mutu,” katanya di kampus UAI Jakarta.

Asep yang juga Rektor Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) ini berharap agar pemerintah harus mendorong agar tidak hanya PTN yang bisa menyelenggarakan namun PTS pun juga bisa. Metodenya pun bisa campuran antara kuliah konvensional tatap muka (51%) dan online (49%).

UAI sendiri tahun ini akan mulai mengadakan kelas hybrid di tiga program studi. Yakni Manajemen, Akuntansi dan Ilmu Hukum. Ke depan kelas hybrid ini juga akan diterapkan di prodi pendidikan anak usia dini. “Kelas online ini masih terbatas pada pembelajaran materi saja. Pada saat ujian akhir semester dan tengah semester mereka harus datang ke kampus untuk ujian,” jelasnya.

Asep menambahkan, tujuan lain hybrid learning adalah untuk peningkatan daya tampung, “Dengan begini, mahasiswa dari luar Jawa bisa kami terima,” katanya. Selain itu, bantuan tidak harus datang dari pemerintah saja. Namun stakeholder PTS pun bisa membantu agar kelas online ini bisa diterapkan di PTS.

Misalnya Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komputer Indonesia (Aptikom) sudah bersedia membantu prodi komputer agar bisa menerapkan hybrid learning. Asep sendiri mengaku kampusnya bekerjasama dengan HARUKAEDU yang akan menyiapkan aplikasi hybrid learning di kampusnya.

Awib Lomanis

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here