“Kesadaran Berkonstitusi Masyarakat, Cenderung Emosional”

0
613
Sumber foto: fortune.com

Melihat kondisi masyarakat saat ini, sejujurnya sangat memperihatinkan. Keprihatinan itu, ditandai oleh rekasi masyarakat yang cenderung emosional dalam berkonstitusi. Sala satunya, ditandai dengan justifikasi langsung dan vulgar terhadap putusan MK (Melegalkan LGBT) sedangkan justifikasi itu, tanpa melihat dan memahami secara utuh isi Amar Putusan MK.

Tentu, sebagai negara berdasarkan hukum yang bersumber dari Pancasila sebagai norma dasar bernegara. Maka, ada perlunya kita mengatakan perlu, adanya perluasan makna dan merumuskan delict baru (norma hukum baru) terkait dengan pasal2 yang ada dalam KUHP yang harus disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat sekarang. Tapi, tetap batu Ujinya pancasila. Khususnya, pasal2 yang di mohonkan oleh Aliansi citra Keluarga. Terlepas, apakah itu kewenangan dari MK sebagai Negative Legislator atau Kewenangan dari pembentuk UU (Eksekutif dan legislatif).

Meskipun demikian, MK sendiri sebagai Negative Legislator dalam beberapa putusannya seringkali bertindak sebagai Positive Legislator ini, kemudian yang menjadi persoalan. MK pun terkadang tidak secara konsisten menjalankan kewenangannya. Beberapa putusan yang dikeluarkan MK bersifat positif legislator.

Adapun putusan itu, seperti putusan MK No. 001-021-002/PUU-1/2003, yang membatalkan UU No. 20 Tahun 2002 tentang ketenagalistrikan. Dalam putusannya waktu itu, MK menghidupkan kembali UU No. 15 tahun 1985 tentang ketenagalistrikan. Selain itu, Mantan Hakim Konstitusi Prof. Mahfud MD, disaat masih menjabat sebagai hakim di MK pernah melahirkan hukum baru, yakni terkait dengan Judicial review pasal 2 ayat 2 dan pasal 43 ayat 1 dalam UU 1 tahun 1974 (tentang perkawinan) yang diajukan oleh Aisyah Mochtar.

Apabila di telusuri, sumber kegaduhan ini adalah imbas dari (lambannya penyusunan RUU KUHP dan KUHAP Indonesia baru) yang sudah direncanakan, kurang lebih selama 50 tahun. Sekarang, kita patut untuk bergembira RUU KUHP dan KUHAP baru sudah masuk dalam Prolegnas 2016-2017. Tapi, kita juga belum bisa memastikan apakah akan selesai atau tidak. Husnudzon saja.

Terlepas dari polemik tersebut, putusan MK, dalam amar putusannya sudah memerintahkan Pembentuk UU (Eksekutif dan legislatif) untuk segera menindaklanjuti permohonan pemohon. Lalu, apalagi yang harus diperdebatkan sehingga, ditarik keluar dari konteksnya yakni menghidupkan kembali isu LGBT yang sangat lah riskan cenderung diskriminatif.

Selain itu, minimnya pengetahuan dan pemahaman dalam berkonstitusi ditengah masyarakat, mengakibatkan rekasi emosional lebih dikedepankan. Di tambah oleh, judul dari beberapa media (Tanda kutip) membuat judul, yang justru diluar dari substansi (isi) dari uji materi yang di bahas di MK. Karenanya, dalam menanggapi persoalan ini, jangan dilebarkan ke persoalan LGBT dan persoalan lainnya. Fokus kepada persoalan Hukumnya saja yakni bagaimana permohonan pemohon itu dapat di kabulkan dengan mekanisme yang sesuai dengan rule of the game-nya. DPR dan Pemerintah (sebagai pembentuk UU) harusr segera merespon persoalan ini.

Arif Budiman
mahasiswa UJB Yogyakarta

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here