Data Pribadi, Privat atau Publik?

0
313
Ilustrasi

Juli 2019 lalu, warga twitter dikagetkan dengan isu mengenai penjualan data e-KTP dan Kartu Keluarga (KK). Hal ini pertama kali disebarkan oleh Hendra melalui akun twitternya @hendralm. Dalam utasnya ia menyebutkan “ternyata ada ya yang memperjual belikan data NIK + KK.

Dan parahnya lagi ada yang punya sampe jutaan data. Gila gila gila”. Dalam utas yang ia buat itu ia juga menyertakan tangkapan layar yang  didapatkan di salah satu grup facebook yang mewadahi terjadinya proses jual-beli tersebut

(Sumber: twitter.com/hendralm)

Dalam utas tersebut Hendra menceritakan bahwa grup facebook  ‘Dream Market Official”  memiliki ribuan data. Baik data Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), swafoto dengan memegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan yang lainnya.

Menurut Hendra,  grup tersebut berisi 71.000 orang dan banyak sekali transaksi jual beli data di sana. Sebagian besar digunakan untuk mendaftar paylater. Menurut Movanita (2019) paylater adalah fitur kredit limit atau pinjaman uang tanpa jaminan yang dapat digunakan dari aplikasi tertentu, sehingga  sangat merugikan banyak orang.

Utas yang dibuat  Hendra menimbulkan kehebohan. Hingga tulisan ini dibuat, utas tersebut memperoleh sekitar 36.000 retweet dan 20.000 like dan menimbulkan respon dari berbagai media. Di dalam utasnya, Hendra juga menunjukkan media apa saja yang telah memberitakan kasus ini.

(Sumber: twitter.com/hendralm)

Menurut Amelia dalam pemberitaannya di detik.com (2019), kasus ini telah diselidiki oleh Polda Metro Jaya. Selain itu, dikatakan bahwa kegiatan jual-beli data sepeti ini merupakan hal yang sudah pernah terjadi. “Polisi sebelumya pernah mengungkap adanya pelaku jual-beli data melalui internet. Para pelaku berkaitan dengan asuransi atau perbankan” (Amelia, 2019).

Melihat maraknya kasus jual-beli data di Indonesia, maka perlu dilakukan langkah-langkah cepat dalam mengantisipasi hal ini. Bisa dilakukan dengan memaksimalkan peraturan mengenai data diri.

Selain itu  segera membuat dan mengesahkan Undang-undang mengenai Perlindungan Data Diri. Pasalnya, sampai saat ini, pemerintah terkesan menyepelekan kasus-kasus yang terlah terjadi. Meskipun sudah banyak kasus mengenai penyalahgunaan data pribadi, namun  belum ada peraturan yang jelas   mengenai hal itu.

Selain membuat Undang-undang  Perlindungan Data Diri, perlu diadakan sosialisasi kepada masyakat mengenai pentingnya privasi dan data diri. Sosialisasi ini dilakukan agar masyarakat Indonesia paham betapa pentingnya informasi privat atau pribadi yang seringkali tanpa sadar disebarkan.

Selain itu perlu diberlakukan literasi mengenai pentingnya privasi dan informasi diri tersebut ke dalam kurikulum sekolah. Hal ini dilakukan agar pemahaman tersebut bukan hanya tertanam dibenak orang dewasa, namun juga remaja hingga anak-anak.

 Pemahaman pentingnya privasi dan informasi pribadi di Indonesia masih sangat minim. Seringkali seseorang tanpa sadar mempromosikan data-data pribadi  dengan bebas. Misalnya  menaruh lokasi di suatu unggahan, atau dengan sengaja menaruh nomer telepon di biodata sosial media.

Hal tersebut mungkin dianggap hal yang wajar, namun tanpa sadar lokasi atau nomor telepon tersebut bisa disalahgunakan orang yang tidak bertanggungjawab. Bahkan, swafoto yang biasa dilakukan bisa dimanfaatkan  orang jahat. Sebagai contoh, fans  salah satu artis di Jepang menguntit sang artis dan hampir memperkosanya.

Hal ini ia lakukan setelah mempelajari refleksi mata  foto selfie artis idolanya. “Saat ditanyai oleh pihak berwajib, cara apa yang dilakukannya, pria itu menjawab yakni dengan mempelajari refleksi di mata dari foto yang dipostingnya di media sosial” (Reporter Tokyo dalam Anonim, 2019).

Hal serupa seringkali kita lakukan. Dengan mengunggah sesuatu di media sosial, seperti menyertakan lokasi, foto dan video, tanpa sengaja kita memberikan informasi pribadi kita pada dunia.

Data dan informasi pribadi kita sadar ataupun tidak, bisa saja telah beredar di mana-mana. Baik data yang didapat dari pembobolan atau bahkan tanpa sadar kita sebarkan sendiri. Hal tersebut bisa jadi magnet untuk kejahatan.

Entah dalam bentuk penipuan, penyalahgunaan data pribadi, hingga mengundang penguntit untuk mengikuti kita.  Perlu gerakan mencegah  penyalahgunaan data diri kita. Hati-hati memberi swafoto dengan memegang KTP.

Hal-hal tersebut bisa  memperkecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan data diri. Setelah memproteksi diri,  perlu juga menyebarkan gerakan ini  kepada orang-orang di sekeliling kita. Gerakan yang lebih besar perlu dilakukan pemerintah.

* Penulis: Yuni Indra Chatarina, mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Pascasarjana UAJY

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here