Smart City, Bagaimana Desa?

0
88

Penduduk kota didorong menjadi lebih smart, sementara desa tidak. Hal tersebut merupakan ketimpangan yang seharusnya tidak terjadi. Banyak media yang meliput beberapa kota yang sedang menuju smart city atau bahkan telah menjadi teladan bagi kota lainnya.

Jika menilik kembali kehadiran smart city, memang muncul sebagai perwujudan pentingnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Hal tersebut berkaitan dengan bagaimana kecepatan dan ketepatan respon kota dalam menanggapi kebutuhan masyarakatnya.

Saat ini smart city semakin populer, bahkan di Indonesia. Dikutip dari id.techinasia.co (14/05/2018), Kominfo bekerjasama dengan Kemendagri, Kementerian PUPR, Bappenas dan Kantor Staf Kepresidenan mencanangkan program 100 smart city. Kota tersebut dikelompokkan menjadi beberapa kategori, seperti metropolitan, kota besar, kota kecil dan kabupaten.

Merujuk pada literatur Essays (2013) beberapa aspek yang mendukung pada peningkatan kehidupan di smart city adalah transportasi, pendidikan, perawatan kesehatan, keamanan, kota hijau, efisien dan berkelanjutan, pemanfaatan energi dll. Semua itu ditujukkan hanya untuk perkotaan saja.

Data dari APJII (2018) menunjukkan 64,8% dari total penduduk Indonesia merupakan pengguna internet. Namun, jika ditinjau dari jumlah setiap provinsi, ada ketimpangan pada persentasenya. APJII (2018) menjelaskan bahwa dari keseluruhan pengguna internet di Indonesia, 55.7% merupakan kontribusi dari wilayah Jawa. Sementara itu wilayah lain di bawah 22 persen. 

Artinya, internet masih berorientasi pada kalangan urban atau urban oriented. Alasan tersebut menjadi salah satu hal yang mendorong terciptanya program smart city, yang memang dicanangkan untuk perkotaan saja, mengingat jumlah pengguna internet saat ini di Indonesia didominasi oleh penduduk kota. Mungkin dengan alasan tersebut, muncul istilah smart city yang memang berorientasi pada masyarakat urban.

Smart city saat ini kemudian identik dengan adanya aplikasi pendukung untuk menghubungkan warga dengan pemerintah. Misalnya saja, dikutip dari tempo.co (23/07/2015) penunjang smart city di Bandung yang mengutamakan mobilitas yang lancar, terdapat dua aplikasi andalan yang digunakan yaitu Media Social Mapping dan Panic Button.

Aplikasi Media Social Mapping merupakan aplikasi yang digunakan untuk mendeteksi percakapan masyarakat melalui media sosial yang terhubung langsung dengan pelayanan publik terkait dengan infrastruktur, termasuk kemacetan. Kemudian Panic Button merupakan aplikasi yang dibuat dengan bekerja sama dengan pihak kepolisian, untuk melakukan tindakan kepolisian dengan waktu kurang dari 3 menit.

Sementara itu, di kota Jogja juga memiliki aplikasi andalan yang fokus pada smart economy yaitu dengan aplikasi Jogja Smart Service. Yang dapat menggunakan fitur dalam aplikasi ini hanyalah penduduk dengan KTP Jogja. Sebab aplikasi ini memang dikhususkan untuk penduduk Jogja. Bahkan, area Gunung Kidul, Wonosari dan area selain kota Jogja tidak termasuk dalam layanan ini.

Dari contoh tersebut, apakah smart city efektif membantu kebutuhan warga secara cepat dan tepat? Bagaimana penduduk kota pinggiran dan penduduk desa sekitar kota? Bisa jadi sebagian dari penduduk desa dan pinggiran kota juga telah menggunakan internet. Namun, aplikasi-aplikasi yang dibuat hanya dikhususkan pada penduduk urban.

Maka, perlu adanya mapping dalam menciptakan smart city yang memang ditujukan untuk warga atau masyarakat. Jika konsep smart city hanya berlaku untuk urban, maka yang rural juga tidak akan berkembang. Pemerataan pembangunan dan keterbukaan pemerintah terhadap warganya terbatas pada penduduk kota saja. Untuk menciptakan smart city harus smart pula melihat lebih dalam  kebutuhan warga secara merata.

Penulis : Finlan Salsabila, mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi, Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here