Komunikasi Politik dan Gender

0
119

Dewasa ini, anggapan terhadap panggung politik diidentikkan dengan dunia laki-laki. Anggapan ini mulai muncul akibat adanya “image” yang tidak sepenuhnya tepat tentang kehidupan politik, yaitu bahwa politik itu kotor, keras, penuh intrik dan semacamnya, yang diidentikkan dengan karakteristik laki-laki. Akibatnya, jumlah perempuan yang terjun di dunia politik kecil, termasuk di negara-negara yang tingkat demokrasi dan persamaan hak asasinya cukup tinggi.

Selain itu, kesan semacam itu muncul karena secara historis, khususnya pada tahap awal perkembangan manusia, kaum pria selalu identik dengan “lembaga” atau aktivitas kerja di luar rumah, sementara perempuan bertugas menyiapkan kebutuhan keluarga di dalam rumah seperti, memasak, mengasuh anak, dan melayani suami.

Perempuan dan komunikasi dalam panggung politik merupakan suatu hal yang penting dicermati karena perjuangan perempuan untuk menyuarakan aspirasinya telah berlangsung cukup lama baik di Indonesia maupun secara global. Di awal abad ke-21, lebih dari 95% negara di dunia menjamin dua hak demokratik perempuan yang paling mendasar yaitu, hak memilih dan hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan.

Meskipun kedua hak tersebut sudah diakui  banyak negara sebagai hak dasar manusia tanpa adanya bias gender, bagi perempuan hak tersebut didapat melalui proses perjuangan yang panjang. Di Indonesia, perjuangan hak pilih bagi perempuan dimulai  tahun 1930-an. Gerakan perempuan Indonesia pada waktu itu mulai menyuarakan hak pilih bagi perempuan.

Sejak dahulu perempuan telah memperjuangkan suara mereka agar didengar dan dapat direalisasikan dalam panggung politik. Demikian juga di parlemen (DPR), perempuan berusaha  memperoleh “kursi” agar dapat duduk dan  menyampaikan aspirasi perempuan. Keterwakilan perempuan dalam panggung politik (Parlemen/DPR) mengalami pasang surut sejak tahun 1950.

Keterwakilan perempuan yang terendah adalah pada DPR periode tahun 1950-1995 (3,7%) dan tertinggi pada DPR periode 2009-2014 yang berjumlah sekitar 17,86 % namun menurun lagi di periode 2014-2019 menjadi 17,32 %. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan di parlemen belum dapat direalisasikan dan masih cukup jauh dari kuota 30% yang diberikan.

Keterlibatan perempuan di panggung politik memang tidak gampang karena budaya patriarki yang masih mendominasi sehingga komunikasipun terkadang terkendala. Keterwakilan perempuan di parlemen yang sangat timpang sebenarnya disebabkan karena perbedaan gender (konstruksi sosial). Ada persepsi dan konstruksi sosial yang menutup akses kaum perempuan untuk lebih banyak berkiprah dalam panggung politik.

Pada dasarnya perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam berbagai bidang, termasuk juga di bidang politik. Namun, hak yang sama itu tidak dibarengi dengan kesempatan yang sama sehingga keterwakilan perempuan dalam bidang politik timpang. Ini disebabkan faktor nilai sosial budaya yang lebih mengutamakan laki-laki, pembagian kerja berdasarkan gender dalam masyarakat tradisional, citra perempuan sebagai kaum yang lemah lembut bahkan kurangnya political will pemerintah.

Hal ini terdeskripsikan dalam teori fungsional-struktural, anggapan masyarakat bahwa keterkaitan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan merupakan unsur yang berpengaruh dalam keutuhan  masyarakat.

Oleh karena itu, Talcott Parson, salah seorang yang menggagas teori ini, berasumsi bahwa pembagian peran laki-laki dan perempuan tidak didasari disrupsi dan kompetisi tetapi lebih untuk melestarikan harmoni dan stabilitas dalam masyarakat. Jadi fungsi dan peran masih didasarkan kepada jenis kelamin. Karena itu sistem patriarki yang memberikan peran menonjol kepada laki-laki dianggap suatu hal yang biasa atau wajar.

Penulis: Hopizal Wandi, mahasiswa Kajian Komunikasi dan Masyarakat Islam, UIN Sunan Kalijaga.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here