Jalan Berliku e-KTP

0
141

Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP)  merupakan dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian, baik dari sisi administrasi ataupun tekhnologi informasi berbasis  data kependudukan  nasional.  Data yang bersifat nasional direncanakan akan digunakan untuk mengurus keperluan yang lain.

Program terobosan pemerintah, kartu identitas  tunggal  diluncurkan melalui Kementrian Dalam Negeri. Pemerintah juga mengeluarkan landasan hukum agar implementasi di daerah bisa berjalan dengan lancar.

Payung hukumnya antara lain (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,  Perpres RI. No. 34 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perpres RI. No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis No. Induk Kependudukan secara Nasional.

Selain itu, ada  Keputusan Mendagri No. 09 Tahun 2011 tentang Pelayanan Pembuatan e-KTP, dan  Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Daerah Bantul No. 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan.

Perjalanan berliku  e-KTP sudah mulai pada saat kelahiran, selalu menjadi perbincangan hangat di masyarakat, terjadi korupsi pengadaan bahan yang jumlahnya cukup fantastik. Korupsi  sejak tahun 2010 sampai  2019 belum selesai dan  melibatkan banyak nama penting politikus Indonesia.

KTP elektronik  memiliki tujuan mulia untuk bisa menjadi satu kartu pintar. Diharapkan membantu masyarakat ketika memerlukannya mengurus berbagai kepentingan, seperti pendidikan, kesehatan. Pengurusan dokumen administrasi  mudah dan murah, hanya dengan satu kartu pintar e-KTP.  Kartu pintar masih menjadi mimpi bersama masyarakat Indonesia yaitu e-KTP  sebagai  kartu identitas tunggal atau  single identity.

Perjalanan panjang KTP elektronik menjadi identitas tunggal di Indonesia masih berlangsung. Tahun 2009, pertama kali  proses pengguliran ide sampai dilaksanakan uji coba di empat kota di Indonesia, yaitu Makasar, Padang, Denpasar dan Yogyakarta.

Sepuluh tahun telah dilalui Yogyakarta agar tercapai e-KTP sebagai identitas tunggal. Beberapa inovasi telah dilakukan Pemerintah Yogyakarta, misalnya  inovasi pelayanan 5 in 1, layanan pemberian nomer induk kependudukan, akta kelahiran, kartu keluarga yang sudah diperbaiki, kartu identitas anak dan kartu kesehatan ibu dan anak dalam satu waktu pelayanan.

Inovasi layanan Kado 17, merupakan layanan  pemberikan KTP secara otomatis, ketika anak berusia 17 tahun. Selain KTP otomatis  diberikan, maka ada hadiah untuk anak yang mendapat KTP 17 tahun berupa buku dengan  catatan: “Anak sudah berusia 17 tahun, sudah dewasa, maka akan memiliki tanggungjawab di bidang hukum.”

Pemerintah Kabupatan Bantul telah melakukan banyak inovasi menyongsong satu kebijakan publik e-KTP dengan garda depan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil / Dukcapil, antara lain (1) Petugas Dukcapil masuk dan melayani perekaman data masyarakat  hari Sabtu sementara hari kerja PNS Senin sampai dengan Jumat. (2) Petugas Dukcapil Bantul melakukan jemput bola  untuk perekaman data. (3) Disdukcapil meluncurkan aplikasi ‘cekatan’ (cetak KTP elektronik tanpa antrean).

Dengan aplikasi tersebut, pengurusan e-KTP lebih mudah dan lebih efisien. Masyarakat Bantul tidak lagi perlu mengantri untuk mengisi data kependudukan. Setelah melakukan perekaman data bisa dimasukkan melalui aplikasi tersebut, tentu saja melalui telepon Android untuk menginstal aplikasi “cekatan” tersebut.

Ketikkan NIK dan KK, setelah itu masyarakat bisa mengikuti proses perjalanan e-KTP sampai pada tahap tercetaknya. Masyarakat tinggal menunggu kabar bahwa  KTPnya sudah selesai dan  pengambilan bisa dilakukan di kantor kecamatan, tidak perlu Dukcapil. Pengurusan ini ini tidak dipungut biaya. Diharapkan transparansi proses administrasi kependudukan  bisa tercapai.

Upaya pemerintah Kabupaten Bantul mengimplementasikan kebijakan publik Pemerintahan Indonesia tidak serta merta berjalan lancar, dan mulus, namun ada kendala yang muncul, antara lain (1) sosialisasi yang dilakukan Pemkab Bantul belum bisa mencapai masyarakat secara keseluruhan.Masih banyak masyarakat  yang belum secara sadar melakukan pencatatan administrasi kependudukannya, (2) fasilitas yang tidak memadai misalnya blangko pembuatan KTP. Penyediaan/pengadaan blanko masih terpusat di pemerintah pusat. (3) Jaringan internet  tidak stabil. (4) Jika ada alat pencetak yang rusak,  tidak bisa ditukarkan ke pemerintah pusat tetapi harus membeli alat pencetak baru.  

Akibatnya jaminan Kepastian Waktu Penyelesaian Proses Pelayanan tidak bisa berjalan dengan baik karena adanya kendala-kendala di atas tersebut. Tentu diperlukan proses untuk mencapai sistem tata kelola administrasi publik yang baik, namun hal ini muskil terjadi jika tidak disertai adanya pengetahuan yang cukup mengenai internet of things.

Bila Indonesia masih menggunakan internet untuk menjual produk negara lain, tidak terjadi perubahan di akhir mata rantai seperti dimaksudkan pengambil kebijakan. Akibatnya e-government belum berjalan di pemerintah tingkat bawah.

Purwo Santoso (Java Tea, 3/7/2018) menyarankan “Politik pengetahuan digagas dalam konteks learning antar daerah, pengaktifan artificial learning, learning machine sehingga daerah-daerah dapat saling belajar dan bekerjasama memperkuat otonominya dan membentuk kecerdasan kolektif. Skema penggunaan 4.0 Pemerintah Daerah harus didesain agar kita bersatu melalui aplikasi dan algoritma komputer”.  

Kemajuan teknologi menuju dunia media baru  memang sangat luar biasa, namun agar kebijakan pemerintah sebagai pengampu negara tidak  sia-sia, perlu dipersiapkan sarana  dan prasarana, agar tujuan tercapai. Jalan berliku masih menunggu  e-KTP menjadi kartu pintar untuk kita semua.

Penulis: Christina Arief THM, mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Pascasarjana UAJY.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here