Menteri Baru dan Cara Baru Menanggulangi Paham Radikal

0
59
Sumber foto: kickstarter.com

Pemerintah Indonesia mengumumkan dan melantik para menteri yang mengisi kabinet Indonesia Maju untuk periode 2019-2024. Namun beberapa menteri menuai kontroversi, misalnya Prabowo Subianto yang diangkat sebagai Menteri Pertahanan. Pasalnya dia adalah lawan dalam pemilihan presiden yang dimenangkan Joko Widodo. Kemudian ada Fachrul Razi sebagai Menteri Agama. Uniknya, ia memiliki background TNI dan tidak ada riwayat tergabung dalam keagamaan.

Bukan hanya itu, baru-baru ini Fachrul Razi kembali menuai kontroversi dan menjadi buah bibir di mana-mana. Pasalnya dia mengeluarkan statement bahwa akan dikeluarkan peraturan larangan penggunaan cadar dan celana cingkrang di kalangan Aparat Sipil Negara. Hal ini dia kemukakan pada acara Lokakarya Peningkatan Peran dan Fungsi Imam Tetap Masjid di Hotel Best Western, Jakarta. Dengan cepat berita tersebut mencuat di youtube dan media sosial dengan.

Berbagai pemberitaan di youtube dan media sosial mengatakan, alasan larangan penggunaan cadar dan celana cingkrang untuk kalangan ASN adalah sebagai cara menanggulangi paham radikal. Terlebih lagi, adanya insiden yang menimpa mantan Menkolhukam Wiranto. Ia juga meminta semua kementerian satu suara melarang gerakan radikal di lembaga pemerintahan. Namun, larangan tersebut menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan. Kemudian ditanggapi Didi Sohidi Tohir seorang ASN Pemprov Banten yang dilansir dari BBC News Indonesia, Dia memakai celana cingkrang selama kerja sebagai ASN mulai tahun 2016. Dia mengatakan pakaian yang ia kenakan tak berpengaruh terhadap kinerjanya. Malah ia mengklaim, orang-orang yang berpakaian sama sepertinya lebih giat bekerja. “Di Pemprov Banten banyak yang berpakaian seperti saya dan itu nggak ada masalah. Justru kami menjaga banget kinerja dan gimana kita bersikap dengan orang lain,” imbuhnya.

Didi mengatakan tak habis pikir dengan rencana Menteri Agama Fachrul Razi yang dilaporkan bakal melarang penggunaan cadar dan celana cingkrang. Apalagi mengaitkan antara orang bercadar dan bercelana cingkrang dengan pelaku radikalisme. Tanggapan kontra juga datang dari Yandri Susanto, ketua komisi VIII DPR mengatakan bahwa belum ada korelasi antara pakaian dengan radikal.

Lain hal dengan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’ti menyetujui apabila konteksnya soal kode etik kepegawaian. Karena kepatuhan kepada kode etik berbusana merupakan bagian dari penilaian kinerja dan loyalitas kepada institusi.

Dari fenomena ini timbul sebuah pertanyaan, bagaimana harusnya agama dalam ruang privat dan publik di negara demokrasi? Menurut Habermas, agama sebagai good life yang berarti bahwa agama adalah suatu kebutuhan eksistensial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari para individu. Jadi, pemakaian simbol-simbol keagamaan dalam kehidupan sehari-hari harusnya tidak dipermasalahkan selama tidak mengganggu pekerjaan atau merugikan orang lain. Karena, memakai cadar dan celana cingkrang merupakan hak privasi seseorang. Ruang privasi harusnya jangan terlalu diintervensi oleh negara, apalagi di Negara Demokrasi yang berlandaskan Pancasila.

Mengambil pendapat Habermas (dalam Menoh, 2015:128) yang mengatakan agama memiliki hak untuk didengar secara politis, negara demokratis harus mendengar aspirasi religius dengan argumen yang bisa dijelaskan secara rasional. Dari sini, paham radikal bisa ditanggulangi dengan melakukan dialog dan literasi kepada masyarakat. Seharusnya pemerintah mengeluarkan batasan-batasan yang jelas terkait aturan keagamaan di ruang publik agar tidak terjadi konflik.

Nikmah Lubis,

mahasiswi Kajian Komunikasi dan Masyarakat Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here