Narasi Ruwet Para Elite Politik

0
218
Sumber foto: timesheighereducation.com

Drama yang dipermainkan para elite politik kian memanas pasca pilpres 2019. Reaksi kedua paslon pasca pencoblosan memandang berbeda. Dimana Jokowi bekicau lewat akun twitter pribadinya yang menyampaikan ucapan terimakasih kepada rakyat karena telah menggunakan hak suaranya.

Lewat akun twitter pribadinya juga Prabowo dengan hastag #kawalkotaksuara menyampaikan banyak terjadi kecurangan yang menimpa pihak 02. Mulai dari surat suara banyak yang rusak hingga pengklaiman bahwa banyak beredar surat suara yang telah tercoblos paslon nomor urut 01.

Di sini peran media sangatlah berpengaruh bagi para elite politik. Dimana di depan awak media para elite politik akan menggambarkan citra yang baik. Namun bagaimana jika media perpihak pada golongan tertentu? Ya, kita ini hidup dalam ruang public, cyberspace, yang sama-sama mengumpulkan dan menyebarkan informasi. Sulit memang mencari media yang netral dan independen. Setidaknya kita bisa menilai sebuah media itu netral atau tidak dengan cara mebandingkan isi dari berita yang dimuat, tidak hanya memberitakan satu pihak saja melainkan kedua pihak.

Sebelum pengumuman rekapitulasi KPU  pengklaiman kemenangan sudah menghiasi awak media, tak hanya sekali tiga kali malah. Pengklaiman kemenangan boleh saja dilakukan, asal jangan menyulut akar rumput kering. Nantinya  jika kebohongan-kebohongan terus dilontarkan dan diakui public maka akan dianggap sebagai suatu kebenaran yang bersifat obyektif. Hal tersebut membuat rakyat biasa sulit untuk mencari kebenaran.

Kenapa pengklaiman kemenangan harus dilakukan? Hasil final saja belum diumumkan, kok sudah klaim kemenangan. Mungkin di sinilah akan dijalankanya scenario politik yang mereka inginkan. Kira-kira scenario macam ini yang dirancang para elite politik. Awalnya mereka membuat kebingungan antara yang benar dan salah, dilanjut membentuk ketidakpercayaan rakyat terhadap aparat pemerintah, menyalakan emosi akar rumput, akar rumput kering dengan mudahnya akan terbakar amarahnya, mobilisasai massa seperti protes,, demo, chaos. Goals-nya ialah pemilu ulang.

Aksi 22 Mei mungkin merupakan bagian dari scenario yang dirancang elite politik. Media social down termasuk whatsapp, facebook, dan instagram juga ikut mewarnai aksi 22 Mei. Sebagian dari demonstran mengatasnamakan aksi 22 Mei sebagai “jihad” di jalan Allah. Jihad? Jihad untuk apa? Kata seorang kuasa hukum itu adalah jihad untuk melawan kecurangan pada proses penyelenggaraan pemilu 2019.

Aksi tersebut melibatkan para pendukung oposisi untuk memprotes dugaan kecurangan dalam pemilu 2019. Diduga aksi 22 Mei telah direncanakan sedemikian rupa untuk menciptakan kekacauan. Jika dinalar, aksi 22 Mei  menjadi pertanda ada permainan di balik semua ini, ada orang kuat dielakang kejadian tersebut. Apakah ini ulah para elite politik?

Apakah ini semua scenario yang telah direncanakan? Jika saja jawabannya iya, maka bagaimanapun itu para elite politik harus mampu mengeluarkan statement-statement guna mendinginkan sepanas apapun suhu politik pasca pengumuman hasil pemilu.

Yang tergambar di wajah Indonesia bahwa saat ini Indonesia terpecah-belah soal ras dan terutama agama. Ditambah dengan banyaknya budaya yang ada di Indonesia yang mempermudah Indonesia untuk terpecah-belah. Keragaman suku bangsa dan agama ditarik ke dalam ranah politik akan menjadi bencana bagi bangsa itu sendiri tentunya.

Tidak seharusnya agama dijadikan sebagai alasan pembenaran dalam melakukan suatu hal. Banyak anggapan bahwa agama bisa memberikan kontribusi yang positif, namun tidak menolak kemungkinan bahwa agama juga memberikan kkontribusi negative dan perpecahan. Agama yang identic dengan kesucian jika ditarik ke dalam ranah public maka konsekuensinya agama dapat diperalat oleh politik dan hilanglah sifat murni agama itu sendiri.

Di lapangan memang ada banyak cara orang untuk mempermainkan politik dan hal tersebut sangat jelas dalam musim kampanye dan Pilpres. Politik itu bukan trik atau intrik. Bukan pula permainan untuk dimainkan, sehingga politik menjadi permainan murahan.

Menjadi seorang pemimpin juga tidak mudah, seorang pemimpin haruslah memiliki karakter transformative dan tidak akan menggembor-nggemborkan janji, memoles citra di depan awak media, serta meninabobokkan public dengan mendistorsi dan melebih-lebihkan fakta. Pemimpin haruslah mampu menyinergikan kekuatan pemerintah, pasar dan masyarakat sipil. Di masa- masa krisis, pemimpin harus mampu mengelola harapan public.

Kendati demikian kita sebagai rakyat harus paham bahwa pada hakikatnya kita menjalani kehidupan tidak lepas dari politik, politik adalah hak kodrati setiap manusia. Jadi rakyat jangan mudah tersulut emosinya dengan hoaks atau informasi yang tersebar. Alangkah baiknya kita mencari kebenaran tentang informasi tersebut. Kita harus pintar memilah antara fakta dan fiktif.

Fajar Nur Handayani

Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial UNY

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here