Keharmonisan Sosial yang Pamit Setelah Datangnya Mal Praktik Elit Politik

0
202
Foto/sumber: www.sleuthsayers.org

ANCAMAN NEGERI, Indonesia merupakan negara besar dengan manganut sistem demokrasi Pancasila, yang mana pemerintah menjalankan negara dengan didasari nilai-nilai yang terkandung disetiap sila-sila dalam Pancasila. Dengan sistem demokrasi tersebut negara mengatur secara menyeluruh mengenai tata cara pelaksanaanya, baik diatur dalam konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945), Undang-Undang, maupun peraturan perundang-undangan yang lain di bawahnya.

Pada dasarnya jika elit politik benar-benar faham akan hal tersebut, mereka akan menjalankan politik dengan sebaik-baiknya yanpa menyimpang dari koridor-koridor yang ada. Yang terjadi saat ini para elit politik bertindak dengan sesuka dan semau mereka, yang penting mereka dapat menggiring opini masyarakat dan mendapatkan dukungan yang besar dari masyarakat.

Menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden, para ellit politik menggunakan cara yang disebut di atas, tidak banyak yang melakukan tanpa mempertimbangkan moral dan nilai baik butuk. Mulai dari berkembangnya hoaks yang terus beredar luas hingga dianggap menjadi suatu kebenaran, atau disebut dengan post-truth yang kian meningkat demi mendapatkan dukungan; politik identitas; politik uang; dan sebagainya. Sehingga dengan adanya cara-cara seperti itu memunculkan nilai-nilai buruk dalam kehidupan sosial di masyarakat, dan tak disadari menjadikan semakin retaknya kerukunan dan menghilangkan keharmonisan dalam masyarakat.

Penyebab utama atau dapat dikatakan dalang dari pamitnya keharmonisan dalam suasana sebelum dan sesudah pilpres adalah para elit politik yang menggunakan cara-caranya yang salah, padahal harusnya para elit politik itu memberikan wawasan luas dan membangun pengetahuan yang benar bagi para pemilik hak pilih, tapi malah seperti yang kita lihat dan rasakan saat ini.

Dalam kejadian-kejadian paska pemilihan dilaksanakan, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak kekerasan (Kontras) Yati Adriyani menyatakan bahwa dari kedua belah pihak malah semakin memperkeruh suasana. Disamping Kontras, LSM juga ikut mengecam sikap dan pernyataan dari para elit politik itu, bahkan juga dari LBH Jakarta.

Hoaks dalam hal ini menjadi penyumbang terbesar untuk mempengaruhi masyarakat karena mudahnya berita itu di sebar luaskan, lebih-lebih di era pemilihan kali ini jarang ditemui orang-orang yang tidak paham tentang sosial media, dapat dikatakan semua orang melek akan kemajuan media dan teknologi. Bagi masyarakat yang mudah percaya dengan berita dan hasutan-hasutan, apalagi betita tersebut sesuai dengan apa yang ada di fikirannya, mereka seakan-akan menganggap apa yang mereka lihat di media sosial dan tidak henti-hentinya disebarkan itu suatu kebenaran dan benar terjadi adanya, tanpa ditelaah, dikaji, dan diteliti terlebih dahulu. Sehingga hoaks mudah sekali tersebar di kalangan masyarakat tersebut.

Dapat kita perhatikan di berbagai daerah hal tersebut (hoaks) sudah menjadi alat utama untuk mendapatkan dukungan tanpa mempertimbangkan apa akibat yang akan terjadi di masyarakat. Di Sumatera Barat misalnya, dari salah satu kubu menghadirkan kabar tentang keburukan lawannya untuk mendapatkan suara, dan dinyatakan berhasil. Hal itu akan menimbulkan keretakan sosial, antara orang yang mengetahui kebenaran dan orang yang terhasut oleh berita bohong yang telah diyakini dan berkembang.

Penyumbang keretakan dalam kehidupan sosial masyarakat yang selanjutnya adalah politik identitas. Di era pemilihan presiden politik identitas juga diminati oleh para elit politik di Indonesia untuk mendulang suara demi kemenangan calon dari kubunya. Sebenarnya tidak hanya di masa kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden saja, yang sangat terasa politik identitas ini pada pemilihan gubernur atau Pilkada DKI Jakarta 2018 silam. Dimana identitas agama sangat mempengaruhi, padahal dalam pemilihan pemimpin masyarakat harusnya memilih dengan rasionalitas, mempertimbangkan etos kerja dari yang akan dipilihnya, bukan memandang identitas yang melekat pada salah satu calon.

Pada Pilkada tersebut, dari survei yang diadakan oleh Polmark tarcatat 5,7% responden merasa politik identitas merusak keharmonisan di masyarakat, terutama hubungan pertemanan. Angka tersebut naik dari survei sebelumnya mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014, yang saat itu tercatat 4,3%  pemilih beranggapan bahwa politik identitas di Pilpres memicu keretakan hubungan di masyarakat.

Cara lain yang sedikit bermodal dengan merogoh kantong adalah politik uang, yakni dengan memberikan amplop kepada masyarakat untuk mendapatkan dukungan. Mengapa disini dapat tergolong pada salah satu faktor pendorong keretakan sosial, karena dengan adanya hal itu akan muncul suatu kecemburuan pada masyarakat awam, pada waktu yang bersamaan sekelompok masyarakat mendapatkan uang dan kelompok yang lain tidak, padahal mereka mempunyai pandangan baik tentang si pemberi tersebut dan sudah menjadi tradisi untuk memilih pasangan yang diusung partai tersebut. Yang ditekankan disini adalah masyarakat yang awam dengan pendapatan ekonomi yang kurang, dan perlu diketahui bahwa angka kemiskinan masih tinggi di sebagian wilayah Indonesia, sehingga ketidakharmonisan itu mudah sekali tercipta.

Dengan diketahuinya penyebab-penyebab pamitnya keharmonisan sosial yang banyak timbul dari para elit politik. Kita sebagai masyarakat yang kritis akan fenomena-fenimena yang terjadi ini, mari berkontribusi untuk menghindari hal itu, dengan cara-cara yang yang benar berusaha memberikan pengetahuan pada masyarakat luas bahwa jangan mudah-mudah terhasut dengan ocehan-ocehan para politisi untuk menggiring opini dan mendulang suara untuk kemenangan calon yang diusungnya. Dengan berbagai cara yang dilakukan, penulis yakin bahwa pamitnya keharmonisan sosial itu kembali berkunjung dan menentang mal praktik yang dilakukan oleh para elit politik, hingga tercipta masyarakat yang harmonis dan

Persatuan yang menjadi salah satu sila dari Pancasila itu dapat terwujud dengan maksimal. Ingat masyarakat yang cerdas adalah masyarakat yang selalu was-was akan tindakannya, masyarakat yang mau berfikir, mau mengkaji, dan mau meneliti apapun yang mereka tangkap di sekelilingnya, sehingga menemukan suatu titik temu sesuai dengan data-data yang empiris, dan memberi wawasan pada lingkungan masyarakatnya dengan cara-cara pilihannya, tentunya yang sesuai dengan kultur masyarakat tempat wawasan itu disampaikan.

Ahmad Muflih

Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, UNY

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here