Sekolah Politisi Muda Bangun Iklim Politik Berintegritas

0
38
Alumni Sekolah Politisi Muda lintas partai politik menggelar deklarasi tolak politik uang di Yayasan Satunama, Rabu (06/03/2019) Foto : Rian Antony/Swarakampus.com

Yogyakarta-Alumni Sekolah Politisi Muda dari lintas partai politik kembali menggelar deklarasi tolak politik uang. Deklarasi ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk menjadi Caleg muda yang berintegritas.

Kepala Sekolah Politisi Muda (SPM), Muhammad Zuhdan menyampaikan bahwa integritas Caleg muda harus diawali dengan berdeklarasi bersama dan berkomimen bersama dalam rangka menolak politik uang serta membangun suasana kampanye politik yang berkualitas.

“Berkomimen bersama untuk menolak praktik politik uang serta membangun suasana kampanye politik yang berkualitas sangat penting untuk demokrasi karena menjadi sarana untuk memunculkan Caleg yang berkualitas”,  katanya di Yayasan Satunama, Rabu (06/03/2019).

Ia juga menegasakan bawa money politic merupakan sumber dari terjadinya korupsi di Indonesia.

Dalam deklarasi ini, Alumni Sekolah Politisi Muda bersepakat bahwa money politic merupakan kejahatan luar biasa. Maka dari itu mereka berpendapat bahwa perlu adanya terbosan hukum agar pelaku money politic bisa dijerat melalui UU Tipikor.

Money politic merupakan kejahatan luar biasa sehingga perlu adanya terobosan hukum agar pelaku politik uang bisa dijerat melalui UU Tipikor”, kata Irsad Ade Irawan, Rabu (06/03/2019).

Junior Coordinator CPID itu juga menambahkan bahwa Alumni Sekolah Politisi Muda secara kultus akan mengembangkan wilayah dapil, serta secara nasional akan membawa ide-ide yang strategis dalam pembaharuan dalam partai politik, menguatkan demokrasi serta membangun kultur baru dalam berpolitik yang lebih bermartabat, terbuka dan berkualitas.

Alumni Sekolah Politisi Muda, Ediati Kusuma Utami menilai bahwa politik uang bisa terjadi di semua lini dan perlu adanya concern dari semua pihak untuk menciptakan pesta demokrasi yang berkualitas.

“Persoalan politik uang bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi tanggung jawab semua pihak untuk menolak dan merubah cara-cara yang tidak berintegritas sehingga dapat mencapai pemilu yang baik serta menciptakan pesta demokrasi yang berkualitas” imbuhnya.

Caleg DPRD Kabupaten Sleman ini juga menambahkan bahwa politik bukan lagi sebagai tempat untuk kekuasaan tetapi mempunyai kepentingan yang lebih luas untuk bangsa dan negara yang lebih baik.

“Politik bukan semata untuk mencari kekuasaan sehingga perlu mengalalkan segala cara untuk mendapatkannnya tetapi mempunyai kepentingan yang lebih luas untuk bangsa dan negara. Jadi jangan sampai diciderai dengan hal-hal yang buruk “ katanya.

Ia juga menambahkan bahwa sistem demokrasi yang baik dapat memunculkan orang-orang yang berkomitmen dan berintegritas dalam mewujudkan kepentingan bangsa dan negara serta menjawab kepentingan masyarakat yang dituangkan dalam kebijakan-kebijakan yang berpihak pada masyarakat, khususnya mereka yang termarginalkan.

 

Reporter : Rian Antony

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here