Integritas Pemilu (?)

0
77
Sumber foto: indopolitika.com

Kontestasi politik amat kentara terlihat menjelang pemilihan umum (pemilu) pada 17 April 2019. Menurut Rusli Kalim (Sodikin, 2014), pemilu merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yang berfungsi sebagai alat menyehatkan dan menyempurnakan demokrasi. Pelbagai persiapan  para calon legislatif (caleg) terlihat dalam beragam kampanye. Para caleg kerap hadir di ruang publik. Rupa-rupa baliho caleg dan bendera partai menghiasi setiap jalan dan gang. Bahkan ada keluarga yang menancapkan bendera partai di atap maupun halaman rupa sebagai tanda dukungan politis. Variasi baliho, spanduk, dan bendera menjadi tanda kebebasan demokratis setiap pemilih. Masing-masing orang berhak menentukan pilihannya. Tenaga relawan muncul untuk membantu menyebarkan dan memperkenalkan caleg yang dijagokannya. Peristiwa ini menjadi ajang promosi untuk menarik simpati rakyat pemilih. Para caleg menyiapkan dan melayakkan diri menjadi penyalur aspirasi rakyat menjelang pemilu. Sebab pemilu dilihat sebagai sarana penting agregasi dan artikulasi kepentingan masyarakat (Ariwibowo, 1996).

Menakar kelayakan caleg dalam pemilu, Komisi Pemilihan Umum mengumumkan 49 calon legislatif peserta pemilu 2019 yang berlatar belakang Nara Pidana Korupsi. Sebanyak 40 di antaranya adalah caleg Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dari 12 Partai Politik dan 9 caleg (Dewan Perwakilan Daerah/DPD) dari 7 Provinsi. Dari 16 Partai politik yang diloloskan KPU hanya 4 Partai yang calegnya bukan merupakan mantan nara pidana korupsi. Empat partai itu di antaranya adalah PKB, Nasdem, PPP dan PSI (Kompas 31/1/2019). Dengan diumumkannya daftar caleg mantan nara pidana korupsi setiap masyarakat pemilih dapat melihat, mempelajari, dan menakar integritas dan kualitas para caleg. Masyarakat harus tahu rekan jejak para caleg yang pernah tersandung kasus korupsi (Saleh dan Hunafa, 2018).

Perihal kelayakan caleg mantan koruptor masih ramai diperdebatkan (Hapsari, 2018). Para mantan napi korupsi dilarang mendaftarkan diri sebagai caleg. Hal ini tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h rancangan Peraturan KPU (PKPU) (KPU RI, 2018) dalam hal pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Namun aturan tersebut bertentangan dengan Pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-undang pemilihan umum (Presiden R I, 2017) di mana aturan yang memperbolehkan seorang mantan narapidana  mencalonkan diri apabila telah memenuhi masa hukuman selama lima tahun dan  selama yang bersangkutan mengumumkan statusnya kepada publik. Pada tahun 2009 MK telah mengeluarkan putusan No 4/PUU/2009 (MK, 2009) yang menetapkan bahwa pencabutan hak politik karena pernah terjerat kasus hukum dianggap konstitusional, tetapi dalam penerapannya memiliki batasan-batasan. Alih-alih seorang terpidana korupsi memiliki pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih  dan dipilih dalam penerapannya harus tetap mengedepankan prinsip Hak Asasi Manusia dan tidak bertentangan dengan hukum pidana positif (Faisal, 2018). Indonesia adalah negara hukum yang mengedepankan perlindungan terhadap Hak-hak Asasi Manusia (Budiarjo, 2002). Perdebatan tentang pelarangan caleg mantan korupsi ini semakin riuh karena pelarangan KPU ini dianggap bertentangan dengan Pasal 28 huruf d UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 ( Presiden RI, 1945). Setiap warga baik mantan narapidana korupsi maupun rakyat yang jujur mempunyai hak yang dijamin oleh konstitusi.

Menghadapi Pemilu pada 17 April 2019 setiap anggota masyarakat Indonesia mengharapkan sistem, pola dan pelaksanaan pemilu yang berintegritas. Pemilihan umum yang tidak dijalankan dengan benar akan menghasilkan wakil-wakil rakyat yang tidak benar pula. Wakil-wakil rakyat yang tidak benar jelas tidak akan bisa menjalankan kontrol secara benar (Budiman, 1996). Konstitusi Indonesia telah mengatur Pemilu secara tegas dalam Pasal 22 E UUD 1945 ayat (1) ( Presiden RI, 1945) yang menyatakan Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Setiap elemen masyarakat penyelenggara dan pengawas Pemilu, caleg, dan masyarakat harus memperhatikan aspek integritas dalam peyelenggaraan Pemilu. Dengan adanya pengumuman caleg mantan narapidana korupsi, KPU didorong untuk memasang nama caleg dengan keterangan mantan napi korupsi di daerah pemilihan mereka. Menarik bahwa ketua KPU Arief Budiman telah menyanggupi usulan ini (Kompas 1/2/2019).

Para caleg tentunya sungguh menampilkan sikap sosial yang agresif dan pro rakyat. Publikasi yang masif mendongkrak popularitas caleg bersangkutan. Di antara para caleg yang bersih dari kasus korupsi terdapat banyak caleg yang merupakan mantan napi korupsi. Para caleg harus terbuka dan jujur atas kasus yang pernah menderanya. Euforia akan janji untuk berpihak pada rakyat tidak semestinya mengaburkan catatan hitam yang pernah dialaminya. Untuk mendukung hal ini para tim sukses atau relawan untuk proaktif mengabarkan dan menjelaskan rekam jejak caleg yang didukungnya secara jelas.

Sarana yang amat penting bagi terselenggaranya sistem politik yang demokratis adalah melalui pemilihan umum. Rakyat melakukan kontrol terhadap pemerintahan melalui pemilihan umum (Budiman, 1996). Masyarakat atau warga pemilih adalah penentu akhir dari proses pemilu ini. Masyarakat bertanggung jawab penuh untuk berpartisipasi dalam pemilu yang berintegritas. Harapan masyarakat dapat terwujud bila disalurkan melalui pemilu yang berintegritas (Firmanzah, 2008). Masyarakat mesti cerdas dan bertanggung jawab mempelajari sepak terjang dan latar belakang calon legislatif. Dalam mendukung hal ini KPU pusat harus bekerja sama dengan setiap pengurus KPU di setiap daerah untuk mengumumkan atau memberi tanda khusus perihal mantan narapidana korupsi. Masa depan bangsa ditentukan oleh pilihan rakyat. Respon pemilih tidak boleh dipatahkan dan dikaburkan oleh janji manis caleg. Masyarakat pemilu wajib memeriksa kredibilitas caleg yang akan diusungnya. Pemilihan umum mesti dijalankan dengan penuh integritas. Sebab pemilu bukanlah ritual dari pesta demokrasi  melainkan alat untuk mengemukakan hati nurani dan aspirasi masyarakat (Edriana, 1995). Integritas Pemilihan umum adalah harapan bersama.

Benediktus Edi Woda
Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi UAJY

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here