Bicara Primordialisme di Indonesia

0
50
Sumber foto: vectorstock.com

Per tanggal 26 November 2018 jumlah penonton Film A Man Called Ahok menembus angka 1.333.492 melebihi film Hanum & Rangga yang hanya 397.921 (tirto.id). Saya kira sebagian besar dari kita sudah melihat bagaimana kisah yang diangkat kedua film tersebut. Keduanya sama-sama diangkat dari buku. Di dalam film, Ahok direpresentasikan sebagai orang Tionghoa Kristen yang sering membantu siapa pun tidak pandang bulu. Sedangkan Hanum diceritakan sebagai wanita karir berpendidikan tinggi namun masih tetap taat pada suami.

Kedua film memunculkan banyak respon dari masyarakat terutama di media sosial. Masing-masing film memiliki akun resmi di instagram. Di dalamnya terdapat berbagai postingan dalam rangka promosi film mulai dari poster, trailer, potongan film, sekilas meet and greet, kutipan percakapan, hingga tanggapan beberapa tokoh publik setelah melihat film tersebut. Tidak sedikit komentar netizen yang saling membandingkan keduanya. Mereka saling berbalas, mengkritik, mengunggulkan, bahkan menjatuhkan eksistensi film berdasarkan persepsi mereka sendiri. Pertanyaannya, apa yang membuat film A Man Called Ahok lebih diminati masyarakat? Apakah hal ini murni karena kualitas karya seni atau ada pengaruh lain yang ikut menyentuh publik?

Sebenarnya kedua film tidak ada masalah ketika dilihat sebagai karya seni. Yang menjadi masalah adalah penonton kedua film. Penonton yang awalnya sebagai pendukung figur politik (tokoh yang diangkat di dalam film) mulai merefleksikan kisah dengan kasus-kasus politik di Indonesia. Figur Ahok sangat kontras dengan Hanum Rais. Ahok dipenjara karena kasus penistaan agama. Sedangkan Hanum termasuk ke dalam barisan pelapor penistaan agama tersebut. Ditambah lagi track record kedua tokoh sangat berpengaruh terhadap pemilihan presiden 2019 mendatang.

Kedua film disebut sebagai politisasi sinema. Film tersebut diputar bersamaan pada tanggal 8 November 2018. Menurut Hurriyah, Wakil Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik (Puskapol) FISIP UI, kedua film memiliki kecenderungan yang sama yakni glorifikasi terhadap figur dan nilai yang diusung di tahun politik (bbc.com).

Sedangkan menurut Dadang Rahmat Hidayat, selaku pengamat komunikasi politik Universitas Padjajaran (Unpad), fenomena ini merupakan polarisasi dari psikologi publik. Ia mengatakan bahwa perdebatan kedua film menunjukkan psikologi publik yang sudah terbentuk soal polarisasi. Fenomena ini sama halnya dengan perdebatan di media sosial antara ‘cebong’ dan ‘kampret’ (cnnindonesia.com).

Di sini polarisasi sebenarnya cenderung mengarah pada diferensiasi antara muslim dan non-muslim. Image Tionghoa dilekatkan dengan Kristen, sedangkan yang dianggap ‘pribumi’ lekat dengan Islam. Pribumi tidak menghendaki dipimpin oleh non-pribumi. Muslim tidak menghendaki dipimpin oleh non-muslim. Hingga sekarang masyarakat masih terpaku dalam pola tersebut. Kemenangan suatu kelompok dan golongan atas lainnya diandaikan mengakibatkan kepanikan moral yang berbahaya.

Dari sinilah situasi media Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan bahwa isu etnisitas dan agama semakin sensitif dan menimbulkan banyak reaksi baik itu pro maupun kontra. Tidak dapat dipungkiri, semenjak reformasi muncul banyak gerakan yang memperjuangkan kepentingan kelompoknya. Ini menjadi masalah ketika masing-masing kelompok tidak mau melakukan dialog membentuk ruang diskusi untuk menyelesaikan persoalan. Menurut Cangara (2018), sumber konflik pemilihan umum di Indonesia salah satunya adalah fanatisme golongan dan keluarga yang sangat menonjol sehingga kadang tidak rasional dan menimbulkan sikap siap menang tetapi tidak siap kalah.

Menilik lebih lanjut, kasus di atas dapat menyebabkan kemungkinan meluasnya definisi primordialisme. Selama ini primordialisme didefinisikan sebagai suatu paham yang mementingkan perasaan kesukuan yang berlebihan. Semakin ke sini, primordialisme tidak hanya berbicara mengenai suku saja tetapi juga meluas pada agama, kelompok etnis dan golongan-golongan ‘atas nama’ lainnya.

Masyarakat umum mungkin tidak sadar telah menunjukkan sikap ini. Paham semacam ini dikemas dengan jargon membanggakan golongan. Ke depan sangat disayangkan jika paham primordialisme  masih berlangsung. Masyarakat melihat pemimpin berdasarkan kesamaan golongan, tidak lagi memprioritaskan kemampuan dan keprofesionalan dalam bekerja. Dampak lebih buruknya lagi, mungkin akan muncul masyarakat yang terkotak-kotak serta pemberontakan kelompok dan golongan tertentu. Tentu hal ini tidak baik bagi nasib bangsa Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi.

Kirana Nur Lyansari
Kajian Komunikasi dan Masyarakat Islam, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here