Kelola Keuangan Desa, Kepala Desa Harus Berintegritas Anti Korupsi

0
69
Foto: Istimewa

Saat ini, Pemerintah Desa mendapatkan kewenangan pengelolaan sumber dana yang besar dari Pemerintah baik berupa Alokasi Dana Desa maupun Dana Desa yang besarnya hingga miliaran rupiah perdesa. Namun, pengelolaan keuangan desa kurang memadai. Hal tersebut disebabkan berbagai masalah. Selain lemahnya pengawasan juga dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan sosok pemimpin desa yang bersih, berintegritas anti korupsi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ginanjar Gamar Pamenang SH MH selaku Jaksa Fungsional dan Intelijen Kejaksaan Negeri Klaten sebagai nara sumber dalam Sarasehan “Majlis Pembaruan Desa” yang diselenggarakan Masyarakat Kraguman Bangkit (MKD) bekerjasama dengan Pusat Studi Kebijakan, Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat (PSKPPM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta kemarin (2/12/2018) di Rumah Aspirasi Karang Suwung, Kraguman, Jogonalan, Klaten.

Ginanjar mengungkapkan bahwa ,”Kinerja pengelolaan keuangan desa khususnya dana desa belum baik. Parameternya adalah kepala desa banyak tersangkut permalasahan hukum. Beberapa Kepala Desa khususnya di Kabupaten Klaten tersandung tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa. Masalah ini disebabkan selain kurang optimalnya pengawasan juga menyangkut masalah integritas pengelola keuangan khususnya kepala desa. Indikasi praktik korupsi oleh kepala desa terjadi ketika kepala desa dalam mengelola keuangan desa dilakukan secara tertutup dan tidak melibatkan pihak terkait baik itu perangkat desa maupun masyarakat.”

Lebih lanjut Ginanjar menambahkan  bahwa ,”masyarakat harus kritis terhadap pemerintah desa khususnya kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa. Jika ada masalah dalam keuangan desa dipersilahkan masyarakat untuk mengkonfirmasi langsung kepada Kepala Desa dan jajarannya maupun pihak terkait seperti Camat dan Bupati jika masalah belum menemukan jalan keluarnya. Namun, penyebab lain yang penting adanya praktik korupsi keuangan desa adalah menyangkut karakter prilaku dan integritas kepala desa terhadap praktik anti korupsi . Untuk itu diperlukan sosok Kepala Desa yang memiliki integritas anti korupsi dalam pengelolaan keuangan desa.”

Sedangkan Drs Idham Ibty, SIP MSi selaku salah satu nara sumber menjelaskan bahwa,”pengelolaan keuangan desa sebagai bentuk layanan publik desa harus diawali dan dilandasi adanya orientasi atau niat dasar menjadi kepala desa. Orientasi itu harus diniatkan atas keimanan untuk tidak melakukan praktik korupsi. Jika dalam kontestasi pemilihan kepala desa, calon kepala desa tersebut agar terpilih dengan mengandalkan politik uang akan berakibat pada prilaku praktik korupsi di kemudian hari. Ujungnya masyarakat desa yang akan dirugikan karena proses pembangunan kesejahteraan akan tidak akan pernah tewujud. Selain itu, Idham yang juga Dosen Program Studi Administrasi Publik Fisipol Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta yang juga sedang menempuh studi S3 di UGM ini menambahkan bahwa masyarakat juga harus aktif dalam proses perencanaan pembangunan desa. Prioritas pembangunan masyarakat di setiap wilayah desa harus terakomodir dan dihargai serta dihormati oleh pemerintah desa.

Adapun Drs Widagdo selaku Ketua Masyarakat Kraguman Bangkit dalam paparannya menuturkan bahwa ,”masyarakat melihat terjadinya ketimpangan pembangunan di Desanya Kraguman saat ini. Pembangunan desa sebelah (Desa Granting) sangat maju namun di Desa Kraguman tertinggal  jauh.” Hal tersebut dinyatakan juga oleh Sunaryo selaku tokoh masyarakat dan Mantan Kepala Desa Kraguman secara terpisah bahwa ,”saat ini pembangunan Desa Kraguman tertinggal dengan desa disekitarnya. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai hal. Salah satunya kedepan sosok kepala desa harus berintegritas anti korupsi. Desa tidak mungkin lagi dibangun dengan pendekatan kompromi dengan perilaku koruptif. Kepala Desa harus bersih, amanah dan merakyat.” tegasnya.

Rajais
alumnus FIS UNY

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here