Adakan Diskusi dan Nobar, Aji: Jangan Kriminalisasi Media

0
13
Sumber foto: jalantikus.com

Polemik yang mencuat terkait pemberitaan di media massa tidak seharusnya berujung kriminalisasi. Jika ada pihak atau orang yang tidak berkenan dengan suatu pemberitaan media, maka sebaiknya menempuh jalur sesuai Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Selain itu, ada Dewan Pers sebagai wadah resmi untuk mengadu.

Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung Chandra Muliawan mengutarakan hal ini dalam diskusi “Refleksi Kontrol Sosial Media” di Gedung F Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Sabtu (17/11/2018). Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung menggelar diskusi itu sekaligus nonton bareng film “The Thin Blue Lie” bekerja sama dengan Magister Ilmu Komunikasi FISIP Unila.

Diskusi tersebut juga sebagai respons atas upaya kriminalisasi jurnalis terkait berita “Skandal Buku Merah” terbitan lima media nasional, yang tergabung dalam platform informan publik IndonesiaLeaks.

Chandra menjelaskan, media yang memberitakan “Skandal Buku Merah” terkait dugaan perusakan barang bukti dalam kasus suap impor daging, telah melakukan verifikasi secara ketat.

“Itu adalah karya jurnalistik yang sudah terverifikasi. Sudah ada cek dan ricek, sudah ada konfirmasi sesuai kode etik jurnalistik. Kalau tidak setuju dengan pemberitaan itu, semestinya bukan melakukan kriminalisasi dengan melapor ke polisi. Itu justru upaya membungkam kebebasan pers. Gunakanlah UU Pers,” kata Chandra yang menjadi peserta diskusi.

Terkait peran media massa, dosen Ilmu Komunikasi Doktor Andy Corry Wardhani mendorong media dan jurnalisnya untuk terus melaporkan persoalan publik.

“Berita tentang persoalan publik akan ada manfaatnya bagi publik sendiri. Ada manfaatnya pula buat pemerintah untuk melakukan perbaikan dan perubahan atas persoalan publik itu,” ujar Andy.

Wakil Koordinator Wilayah Sumatera AJI Indonesia Yoso Muliawan mengajak publik memahami peran media dalam melakukan kontrol sosial. Ia juga mendorong partisipasi publik untuk memberi saran, termasuk mengkritik media jika terdapat kekeliruan.

“Gunakan UU Pers jika ada hal yang tidak berkenan dengan pemberitaan media. Dalam UU Pers ada pasal tentang hak jawab dan hak koreksi jika ada hal yang tidak berkenan atau ada kekeliruan dari pemberitaan media,” katanya.

Dalam acara yang dipandu editor media online duajurai.com Hendry Sihaloho ini, AJI Bandar Lampung dan Magister Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung mengundang berbagai pihak. Mulai dari jurnalis, aktivis lembaga kemasyarakatan, mahasiswa Ilmu Komunikasi,  aktivis pers mahasiswa, hingga aktivis organisasi kepemudaan. Acara dibuka oleh Wakil Dekan II FISIP Unila Denden Kurnia Drajat.

Turut hadir Direktur LBH Pers Lampung Hanafi Sampurna, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Lampung Komisaris Besar Sulistyaningsih, Kepala Subbagian Humas Polresta Bandar Lampung Ajun Komisaris Titin Maezunah,  Koordinator Aliansi Pers Mahasiswa Lampung Alfanny Pratama, dan Direktur Yayasan Konservasi Way Seputih (YKWS).

Penulis: Febrilia Ekawati

Artikel pernah dimuat Tribunlampung.com

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here