Pentingkah Berpolitik Santun?

0
15
Sumber foto: fortune.com

Saat ini banyak politikus yang pandai memengaruhi. Banyak yang tidak menggunakan etika dan sopan santun politik yang baik, Jum’at (9/11/2018) detikNews.

Pernyataan di atas, diutarakan langsung oleh Jokowi pada saat membagikan sertifikat tanah untuk masyarakat Kabupaten Tegal, Jawa Tegah.

Secara etimologis, pernyataan tersebut tersirat makna bahwa para politisi di Indonesia kini telah mengalami degradasi moral. Hal demikian mungkin saja benar, mengingat para politikus dalam berkampanye sarat menggunakan narasi yang melemahkan semangat persatuan dan keadaban. Misal, Indonesia akan hancur pada tahun 2030.

Seharusnya, bentuk narasi kampanye yang demikian tidak perlu dilontarkan kepada masyarakat apalagi digunakan sekedar meraup suara. Dan, pola kampanye yang menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran publik itu adalah politik tidak etis, distorsi calon pemimpin.

 Adakah Etika dalam Berpolitik?

Kini, persoalan politik di Indonesia tidak hanya diwarnai oleh peran politikus yang menggunakan politik uang dan politik agama–pada kampanye sebelumnya–melainkan juga diwarnai oleh politik yang tidak santun.

Mengutip buku Political Ethics and Publik Office, karya Dennis F. Thompshom, secara historis, orang berpolitik seringkali menghalalkan segala cara. Sedangkan, dunia politik itu sendiri penuh dengan intrik-intrik kotor guna memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Lebih lanjut, Dennis menjabarkan, bagi polikus kotor tidak jarang mengggunakan suku, agama, ras, dan golongan itu sebagai alat (bensin) pembakar emosi massa. Dan itu semua akan mengakibatkan pada disintegrasi politik.

Apa yang telah dijelaskan oleh Guru Besar Harvard University di atas, kejadiannya hampir serupa dengan kondisi politik di Indonesia.

Atas uraian demikian, kini, Indonesia benar-benar mengalami krisis pemimpin yang bermoral dan berkualitas. Oleh sebab itu, maka rambu-rambu moral diperlukan sebagai acuan dalam berpolitik secara santun dan beradab.

 Keharusan Berpolitik Santun

Mengutip juga buku Etika Politik; Paradigma Politik Bersih, Cerdas, Santun Berbasis Nilai Islam, karya Herman Khoeron, dari segi moral, orang bodoh yang baik lebih berharga daripada orang yang pintar yang tak baik. Tetapi, orang pintar yang baik dapat menjelma menjadi orang yang bijaksana. Sederhananya, manusia dinilai dari apa yang diperbuatnya bukan dari apa yang diketahuinya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa mau atau tidak, politikus harus memberikan teladan yang baik kepada masyarakat secara luas.

Yang menjadi pertanyaan, mampukah politikus mengawal tuntutan reformasi secara nyata dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap demokrasi? Jawabannya, tergantung politikus itu mau atau tidak untuk berbenah.

Politik santun seyogianya gambaran demokrasi yang baik dan bersifat edukasi. Edukasi ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada elit politiknya. Jika elit politiknya tersebut memiliki kualitas moral dan etika yang berbasis akhlak karimah baik dalam pola pikiran maupun tindakan maka politik santun tersebut dapat diwujudkan.

Saya pribadi, setuju apabila politik santun ini bisa diterapkan dalam menyongsong pemilu 2019. Keteladanan seorang calon pemimpin baik dari eksekutif maupun legislatif diharapkan mampu memainkan peran positifnya dalam rangka mewujudkan atmosfer politik santun ini saat kampanye.

Sebetulnya, politik santun ini hasil pengejawantahan dari sila-sila Pancasila. Pancasila, telah mengajarkan kita cara menghormati hak asasi orang lain termasuk pada calon pemimpin yang berpolitik tidak santun. Artinya, selama hak tersebut tidak dipaksakan atau tidak dikampanyekan kepada orang lain maka kita sebagai anak bangsa tetap harus menghormatinya.

Saiful Bari
Mhs Ilmu Hukum UIN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here