Kemana Arah Modernisasi Yogyakarta?

0
148
Foto ilustrasi: SwaraKampus.com/BAS

Modernisasi adalah proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai  dengan tuntutan masa kini. Arah modernisasi dikatakan untuk kemajuan. Saat ini, agenda pembangunan global yang diusung adalah Suistainable Development Goals (SDGs). SDGs merupakan (Memorandum of Understanding) MoU negar-negara yang tergabung dalam Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Agenda ini mulai dijalankan pada tahun 2015 dan diharapka 17 aspek yang diharapkan tercapai pada tahun 2030. Di Indonesia sendiri, SDGs diberlakukan sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Dengan adanya modernisasi diharapkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang sebanding dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, visi pembangunan saat ini diprioritaskan pada sektor pariwisata.

Pada tahun 2025, Yogyakarta menginginkan menjadi pusat pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata terkemuka di Asia Tenggara. Bukti dari visi pembangunan pada sektor pariwisata adalah dibangunnya bandara di daerah Selatan Yogyakarta. Visi Gubernur yang tadinya “Among Tani” kini berubah menjadi “Dagang Layar”.

Saat ini, investor yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta hanya melewati satu pintu saja. Bank tanah pun sudahdisiapkan untuk para investor. Mengapa harus diterapkan kebijakan investasi tersebut? Investasi sangat dibutuhkan karena Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbatas jika hanya untuk pembangunan. Investasi memberi pendapatan baru bagi daerah istimewa ini.

Mari kita tengok kemajuan di Kota Pelajar, Yogyakarta. Apakah benar paradigma pembangunan membawa kesejahteraan masyarakat Yogyakarta? Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi D.I, Yogyakarta, Produk Domestik Bruto di Daerah Istimewa Yogyakarta meningkat tidak signifikan. Menurut data, kemiskinan juga menurun. Pada kenyataannya, standar kemiskinan di Yogyakarta hanyalah Rp 409.744,00 perkapita per bulan. Angka tersebut tentu saja belum bisa dikatakan layak.

Penghasilan terbesar di provinsi ini adalah pajak perhotelan. Melihat banyaknya hotel yang ada di Yogyakarta mestinya mampu menutup angka kemiskinan dengan pajak yang diperoleh. Namun nyatanya, Angka Gini Rasio per Maret 2018 untuk Yogyakarta adalah 0,441. Angka Gini Rasio  semakin mendekati angka 1, artinya semakin besar ketimpangannya.

Angka Gini Rasio ini menyatakan kelas bawah yang terdiri dari 40% warga masyarakat Yogyakarta hanya mampu mendapat makan sebesar 14,83%. Dampak pembangunan ini secara angka memang meningkat, tetapi bagaimana secara sosial? Belum bisa dikatakan meningkat.

Kebanyakan pendatang di Yogyakarta membawa penyakit sosial. Banyak pendatang yang berinvestasi dan membangun gedung-gedung mewah yang mendukung visi pariwisata Yogykarta. Akan tetapi, ini menjadikan yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin.

Masyarakat asli Yogyakarta sendiri masih pasrah dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. “Nrima ing pandum” istilahnya. Bahkan ada yang makin tersisih karena tanahnya telah diambil. Ada pula yang makin jauh dari perhatian masyarakat dan pemerintah karena tempat tinggalnya terpencil dan jauh dari objek pariwisata.

Jadi, untuk siapa sebenarnya modernisasi ini diarahkan? Masyarakat dibiarkan berkompetisi, baik dengan warga lokal maupun interlokal. Pemerintah sudah berupaya sungguh-sungguh untuk membangun masyarakatnya. Modernisasi sudah baik. Sayangnya paradigma kali ini masih terpusat pada produksi, belum distribusi penerima manfaatnya.

Kamila Munna
mahasiswa Fisika FIPA UGM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here