Kampus Menjadi Ajang Potensial Perebutan Suara

0
185
Foto: scimexico.com

Kampus atau perguruan tinggi masih dianggap sebagai wilayah favorit bagi capres cawapres untuk mengumpulkan pundi-pundi “suara”. Selain memiliki pengaruh, kampus juga berpenghuni kelas menengah kaum intelektual muda yang suaranya masih mengambang (swing voters).

Beberapa waktu lalu cawapres Sandiaga Uno ditemani Ketua MPR, Zulkifli Hasan, tampak menyambangi kampus-kampus berbasis Myhammadiyah di Jakarta dan Solo pra penetapan no urut peserta pilpres. Berikut pula Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Universitas Sumatera Utara.

Kehadiran kandidat ke lembaga pendidikan seperti kampus tentu mendapat pengawasan khusus oleh Bawaslu, karena berdasar UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pemilu, segala bentuk kampanye peserta pemilu dilarang dilakukan di lembaga pendidikan.

Di media sosial sendiri sempat menjadi perdebatan hangat ketika mendagri, Tjahjo Kumolo, mengizinkan kampanye di sekolah dan pesantren. UU Pemilu memang melarang aktivitas kampanye di lembaga pendidikan, namun yang dimaksud mendagri adalah sosialisasi proses pemilu, bukan kampanye calon ataupun peserta pemilu.

Seperti dikutip dari Viva Newstaiment (10/10), mendagri menegaskan, justru untuk keperluan sosialisasi dan kampanye Pemilu, semua lini masyarakat harus didatangi. Begitu pun, kalau kepala daerah deklarasi boleh saja. Namun ia tetap menyarankan agar berkoordinasi dengan KPUD.

“Karena yang bertanggung jawab untuk suksesnya Pileg dan Pilpres, penjabaran UU dan PKPU adalah KPU, pemerintah pun tidak intervensi. Semua harus taat, harus tunduk sebagaimana aturan yang diatur KPU,” kata Tjahjo.

Pengertian kampanye sendiri berdasarkan UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pemilu pada pasal 1 angka 26 adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu.

Sedangkan secara umum kampanye merupakan serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu.

Statemen mendagri soal kampanye diperbolehkan di sekolah ini mendapat penolakan keras bagi pegiat pemilu, karena dikhawatirkan bisa menjadi bebas tafsir ataupun ditafsirkan secara bebas dan menjadi keliru.

Seperti yang terjadi pada kasus terakhir yang tengah viral, pembatalan seminar di Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Sedianya akan digelar Seminar Kebangsaan bertajuk Kepemimpinan Era Milenial dengan menghadirkan Sudirman Said dan Ferry Mursyidan Baldan sebagai pembicara di Auditorium FP UGM, Jumat (13/10) lalu.

Kabag Humas UGM, Iva Ariani membenarkan pencabutan izin pemakaian ruang auditorium tersebut. Pencabutan tersebut dilakukan karena penyelenggara seminar bukan dari civitas akademika UGM.

“Jadi kami tegaskan tidak ada pembatalan dan pembubaran seminar. Kami tidak memberikan izin seminar itu dilaksanakan di auditorium. Kenapa? Karena penyelenggara bukan civitas akademika dari Fakultas Peternakan UGM,” katanya, seperti dikutip dari Tribun Jogja, Sabtu (13/10).

Sementara itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Peternakan UGM, Angger M Ghozwan Hanif menyatakan bahwa seminar kebangsaan bertajuk kepemimpinan era milenial bukan kegiatan BEM Fakultas Peternakan UGM.

“Seminar bukan merupakan kegiatan BEM Fakultas Peternakan UGM. BEM juga tidak pernah mengeluarkan publikasi dalam bentuk apapun, termasuk flyer uang beredar. Oleh sebab itu, Informasi yang beredar bukan tanggungjawab BEM,” katanya.

Meski pihak kampus telah menjelaskan bahwa itu semata urusan administrasi prosedural, namun tidak dipungkiri bahwa kedua pembicara, Sudirman Said dan Ferry Mursyidan Baldan, merupakan anggota Tim Pemenangan salah satu kandidat pilpres, sehingga berpotensi untuk dianggap kampanye terselubung. (Awib)

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here