Mahasiswa Bercadar dan Celana “Cingkrang” Akan Mendapat Pembinaan

0
256
Foto: Istimewa

Belakangan ada polemik di tengah masyarakat menyikapi kebijakan kampus UIN tentang mahasiswa bercadar dan ccelana “cingkrang”. Di satu sisi agar kampus bersih dari anasir radikalisme, namun sebagian menganggap pembatasan kebebasan menjalankan keyakinan beragama.

Rektor UIN Sunan Kalijaga Yudian Wahyudi menandatangani Surat Edaran Nomor B-1301/Un.02/R/AK.00.3/02/2018 perihal Pembinaan Mahasiswa Bercadar. Surat edaran itu ditujukan kepada dekan fakultas, direktur pascasarjana, dan kepala unit atau lembaga pada 20 Februari 2018.

Prof KH Yudian Wahyudi PhD, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kali Jaga (Foto: SwaraKampus.com)

“Surat edaran dibuat untuk menertibkan kampus mengingat Kementerian Agama ingin kampus menyebarkan Islam moderat, yakni Islam yang mengakui dan mendukung Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI,” ujar Yudian dalam jumpa pers di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Senin (5/3).

Yudian menegaskan apabila pembinaan melalui konseling sudah dilakukan dan mahasiswi yang bersangkutan belum bisa memutuskan, maka kampus yang akan mengambil keputusan, “Kami kasih rekomendasi pindah kampus,” ujarnya.

Ia merasa perlu mengambil langkah itu karena UIN Sunan Kalijaga berkomitmen dengan NKRI dan Pancasila. Perguruan tinggi itu memiliki Pusat Studi Pancasila dan Bela Negara. Kampus juga akan menerapkan arahan Kementerian Agama, yakni mahasiswa baru yang belum bisa baca tulis Alquran akan dimasukkan ke pesantren minimal satu tahun.

Selain belajar agama mereka juga akan dibekali Pancasila dan kebangsaan sehingga tidak mudah terjebak paham radikal. Menanggapi polemik di masyarakat, Rektor menyampaikan, “Ini rumah tangga kami, kami yang berhak membuat kebijakan atas pertimbangan kami,” kata Yudian.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Sunan Kalijaga, Waryono, menambahkan, secara bertahap mahasiswa bercelana “cingkrang” juga akan dibina seperti mahasiswi bercadar, “Kalau untuk laki-laki mungkin bisa ditelusuri dari celana cingkrang,” kata Waryono.

Menurutnya, penerapan kebijakan ini bertahap dan tidak bisa sekaligus. “Merujuk hasil sebuah penelitian di Fishum, sebagian besar orangtua mahasiswi tidak mengetahui anaknya bercadar. Mahasiswi bercadar juga memiliki kebiasaan memisahkan diri dari komunitas besar dan berkumpul sendiri,” urainya.

Sementara Presiden Dewan Mahasiswa (Dema) UIN Sunan Kalijaga, Moh Romli, mendukung kebijakan kampus membina mahasiswi bercadar, “Kami telah melakukan pertimbangan, upaya ini adalah upaya pembinaan,” ujarnya.

Sekalipun belum menemukan data konkret keterlibatan mahasiswi bercadar dengan organisasi radikal dan anti Pancasila, kebijakan ini bisa menjadi bentuk antisipasi. Ia tidak bisa menampik, konstruksi di masyarakat mengindentikkan cadar dengan radikalisme.

Setelah pembinaan bisa diketahui, apakah mahasiswi tersebut anti Pancasila atau tidak, “Kami tetap mengawal dan jika ada hal-hal yang tidak sesuai kami akan mendukung mahasiswa,” janjinya

Kemunculan kebijakan ini tidak lepas dari kejadian di kampus UIN Sunan Kalijaga, yakni pengibaran bendera khilafah di areal kampus setahun lalu. Saat itu diketahui, mereka yang mengibarkan bendera khilafah bukan lah mahasiswa UIN, melainkan orang luar dan beberapa alumni UIN Sunan Kalijaga.

Kebijakan ini sebenarnya bukan yang pertama. Sekitar awal April 2017, kampus IAIN Jember telah terlebih dahulu mengeluarkan kebijakan yang sama. Menurut Wakil Rektor IAIN Jember, Nur Solikin, larangan penggunaan cadar perlu diberlakukan untuk menghalau tumbuhnya paham radikal di kampus.

“Memang belum tentu mahasiswi yang menggunakan cadar secara otomatis mengikuti aliran radikal. Karena itu, kami akan melakukan pendekatan lebih dulu, sebelum menjatuhkan sanksi dikeluarkan dari kampus,” ujarnya ketika itu.

Awib Lomanis

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here