Mahasiswa S1, S2, S3, Didorong Bikin Penelitian Daerah Perbatasan

0
225
Foto: Istimewa

Direktur Eksekutif Komunikonten Hariqo Wibawa Satria mengapresiasi pembangunan daerah perbatasan oleh pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Meski demikian, dukungan dari banyak pihak perlu terus digalakkan. Pihak-pihak yang terkait pengembangan pendidikan tinggi pun diminta lebih responsif. Yakni, antara lain dengan mendorong dan memfasilitasi mahasiswa (S1-S2-S3) untuk menulis tugas akhir (skripsi-tesis-disertasi) tentang daerah perbatasan.

“Ini akan menambah sumber ide dalam membangun daerah perbatasan, selain juga penghematan biaya penelitian,” ungkapnya dalam diskusi “Peran Media dan Warganet dalam Memperkuat Nasionalisme Melalui Publikasi Pembangunan Daerah Perbatasan” di Gedung Dewan Pers, Jumat sore (22/12/2017). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Komunikonten, Institut Media Sosial dan Diplomasi, dan diikuti 98 orang dari media, mahasiswa, dan masyarakat umum.

Selain Hariqo, hadir sebagai narasumber Anggota DPR, Arwan Thomafii, Agung Suprio (Komisioner KPI Pusat), Robert Simbolon (Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP). Hariqo menambahkan, “Kita melihat poin ketiga dari Nawacita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI serius dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla seperti pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di banyak tempat, pembangunan jalan baru dan jembatan baru yang membuka keterisolasian. Hal ini sudah berdampak pada meningkatnya kepercayaan diri masyarakat setempat, naiknya kunjungan wisatawan, takutnya pihak-pihak asing untuk mengusik kedaulatan Indonesia,” paparnya, seperti diinformasikan dalam laman resmi infokomunikonten. (infokomunikonten@gmail.com)

Hariqo menambahkan, pembangunan daerah perbatasan harus didukung dengan gotong-rotong warganet di media sosial untuk mempublikasikannya, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa asing. Terkait publikasi daerah perbatasan, berikut hal yang direkomendasikan oleh Hariqo.

Pertama, unggahan atau postingan tentang pembangunan daerah perbatasan masih didominasi akun medsos milik pemerintah pusat dan akun medsos milik media. Peran akun media sosial Pemerintah Daerah harus lebih ditingkatkan (NTT, Kalbar, Kaltara, Papua, dll). Disarankan juga konten video lebih banyak. Sebab, data Google dan Facebook tahun 2017 menunjukan konten video lebih disukai dan meraih penonton dan share terbanyak. Perlu juga peningkatan produksi konten dan distribusi di instagram.

Kedua, website bnpp.go.id sebaiknya di desain ulang, ditingkatkan lagi kinerjanya. Penelusuran awal menunjukan pengunjung 100 persen dari Indonesia. Ranking Global:1,332,281, Ranking Indonesia: 25,428 (alexa.com). Untuk itu, masyarakat, utamanya warga diperbatasan agar difasilitasi mengunggah konten di website BNPP. Selain infrastruktur dan kinerja, profil warga-warga di perbatasan juga perlu menjadi konten di website.

Ketiga, pelibatan publik dalam pembuatan konten tidak bisa sekedar imbauan namun harus didorong dengan lomba-lomba berbasis media sosial dan perlu pelatihan produksi konten. Di daerah perbatasan perlu dibangun ikon selain tulisan daerah perbatasan, sehingga pengunjung memiliki opsi lain untuk berfoto. Perlu juga apresiasi terhadap produk komunikasi atau warga yang aktif membuat konten, menyebarkan konten tentang daerah perbatasan.

Keempat, perbedaan pilihan politik adalah hal biasa sebagaimana terlihat di media sosial. Namun kita sebagai pengguna media sosial harus bersatu dalam isu-isu yang menyangkut kepentingan nasional, salah satu contohnya daerah perbatasan. Kita tidak ingin Indonesia yang dikenal hanya Jakarta.

Foto: Istimewa

“Isu ketimpangan pembangunan rentan digunakan untuk memprovokasi dorongan merdeka. Di sinilah pentingnya gotong-rotong warganet dalam mempublikasikan pembangunan dan kerja-kerja pemerintah (pusat dan daerah) dalam membangun daerah perbatasan. Karenanya, pembangunan daerah perbatasan merupakan salah satu kerja nyata menjaga keutuhan NKRI. Ini kerja panjang, karena Indonesia bukan Singapura, bukan Swiss. NKRI adalah negara besar. Yang terpenting pembangunan dari pinggiran sudah dimulai dan ada jaminan semua daerah perbatasan akan dibangun,” tutup Hariqo.

Sedangkan Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Robert Simbolon mengatakan, batas wilayah negara adalah halaman depan negara, bukan lagi sebagai halaman belakang negara. Perubahan paradigma ini dirasakan bermanfaat, salah satunya terjadi peningkatan kunjungan wisatawan hingga 70 persen dalam setahun.

“Dari berbagai pembangunan daerah perbatasan banyak manfaat yang sudah dirasakan masyarakat seperti mempercepat waktu tempuh ke berbagai tempat, bertambahnya wisatawan, dll. Pembangunan daerah perbatasan akan terus dilakukan, pemerintahan sekarang punya komitmen kuat membangun Indonesia dari pinggiran untuk Indonesia yang satu,” paparnya.

(R Totok Sugiarto, alumnus FIB UGM)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here