Stop Persekusi di Media Sosial !

0
136
Sumber foto: Freevector.com

Tindakan “main hakim sendiri” saat ini tidak hanya dilakukan di dunia nyata, seperti misalkan menangkap seorang pencuri lantas dihakimi oleh massa. Namun juga telah merambah di media sosial atau yang dikenal saat ini dengan istilah persekusi. Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, dengan tegas mengatakan bahwa tindakan persekusi dan menyebarkannya di dunia maya bertentangan dengan hukum.

Akhir-akhir ini tindakan persekusi menjadi sorotan tajam karena dilakukan secara sewenang-wenang dan sistematis dengan menyebarkan daftar orang yang dicari ataupun diburu untuk dihakimi massa di dunia maya yang dapat dikatakan jangkauannya lebih luas dan berdampak pada masyarakat. Damar Juniarto, Koordinator Regional SAFEnet (sebuah jaringan penggerak kebebasan berekspresi se-ASIA Tenggara) telah mencatat 59 pemilik akun tersebar di berbagai daerah sebagai sasaran persekusi.

Sumber foto: monapearl.com

Mulai dari sifatnya ancaman di media sosial, korban didatangi oleh massa, diintimidasi kemudian dipaksa untuk menyampaikan permintaan maaf di media sosial secara tertulis. Padahal tidak berhenti disitu, masih ada tindakan lain yang dilakukan yaitu membawa target secara paksa ke kantor polisi dengan mendasarkan berbagai pasal terutama yang berkaitan dengan penyebaran ujaran kebencian dan permusuhan baik penodaan agama ataupun berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan.

Tindakan persekusi sama artinya tindakan yang jauh lebih melampaui batas daripada main hakim sendiri yang dilakukan secara terang-terangan. Hal ini melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 19 tahun 2016, pasal 45 yaitu larangan untuk melakukan tindakan ancaman ataupun menakut-nakuti orang lain.

Lihat pula pasal 45 ayat 4 yaitu larangan untuk orang yang secara sengaja dan tanpa hak melakukan muatan pemerasan dan/atau ancaman. Tindakan persekusi sama artinya dengan tindakan penegakan hukum namun tidak sesuai koridor yang ada. Yang terjadi adalah berdasarkan tekanan massa sehingga korban tidak terlindungi dari asas praduga tak bersalah, nyawanya terancam serta kebebasan berpendapat yang dimiliki dikatakan dibatasi.

Oleh karenanya tindakan persekusi harus dihentikan. Pemerintah harus dapat mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan main hakim sendiri di media sosial meskipun menjumpai beberapa postingan yang bermuatan ujaran kebencian/penodaan agama/SARA. Masyarakat diharapkan dapat merespon secara positif terhadap postingan yang bermuatan negatif dan dapat lebih berani melaporkan kepada penegak hukum dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah.

Penegak hukum harus bertindak tegas tanpa ada pembedaan terhadap pelaku persekusi siapapun orangnya ataupun kelompoknya. Aparat penegak hukum juga harus dapat bertindak cepat ketika menerima laporan masyarakat mengenai ujaran kebencian yang tersebar di media sosial sehingga dapat meminimalisasi celah-celah tindakan persekusi yang dilakukan oleh masyarakat.

Saatnya masyarakat dalam menanggapi postingan di media sosial agar mengedepankan nilai-nilai moral dan etika, berakhlak mulia, tidak melanggar norma susila dan agama, tidak menimbulkan konflik atau disintegrasi sosial sehingga tidak melanggar hukum yang ada di negeri ini.

Pingky Dwi

Mahasiswa Prodi Farmasi, Poltekes Bhakti Setya Indonesia Yogyakarta

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here